Tamiang Layang (ANTARA) - Isu perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Pulau Jawa ke Kalimantan tentu merupakan daya tarik tersendiri bagi semua orang. Tidak terkecuali pemerintah daerah yang lokasinya berdekatan dengan bakal calon kuat sebagai pengganti pusat pemerintahan tersebut.
Salah satunya adalah Kabupaten Barito Timur yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang berada di daerah tersebut saat ini cukup menantikan Presiden Joko Widodo mengumumkan dimana peletakan batu pertama untuk Ibu Kota Negara baru itu diresmikan.
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengungkapkan daerah yang dipimpinnya nanti harus dapat mempersiapkan diri sebagai salah satu kabupaten penunjang kebutuhan dari pemerintah pusat. Salah satu persiapannya adalah dengan menggenjot sektor pertanian untuk menopang pangan.
"Jika ibu kota negara pindah ke Kalteng, maka pasti jumlah penduduk bertambah banyak. Kami, sebagai salah satu daerah yang surplus hasil pertaniannya harus mampu menjadi salah satu lumbung pangan bagi daerah ini," kata orang nomor satu di Bartim tersebut.
Pemkab Bartim cukup optimis dengan posisinya sebagai salah satu daerah yang produksi berasnya surplus ke empat di Provinsi Kalteng, sehingga kemungkinan dalam menggenjot hasil pertanian dapat terus dilakukan.
Ketika terjadinya perpindahan penduduk dalam skala besar, yang diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa. Maka produksi pangan lokal juga harus ditingkatkan, hal itu merupakan salah satu peluang bisnis juga bagi para petani padi dalam meningkatkan produksi dan penghasilannya.
Tidak hanya dari segi pertanian, Ampera juga akan membangun rumah sakit rujukan daerah aliran sungai yang meliputi empat kabupaten di Kalteng.
Ia berkeyakinan, ketika ibu kota pindah ke Kalteng maka akses dalam meminta bantuan pusat untuk meningkatkan infrasturktur pada segala bidang menjadi lebih mudah.
"Kami sudah menyiapkan sekitar 20 hektare untuk membangun rumah sakit yang berkelas dan fasilitas lengkap, semoga saja Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat dapat turut membantu dalam pembangunannya mendampingi anggaran yang dimiliki oleh daerah," ujar Ampera.
Pihaknya berkeyakinan, ketika Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke Kalteng maka semua daerah harus mempersiapkan perbaikkan infrastruktur seperti di pulau Jawa.
Jalan penghubung antar daerah tidak ada yang belum beraspal seperti di Kalteng, sehingga sudah pasti pemerintah pusat, pemerintah provinsi akan menggenjot pembangunan infrastruktur, artinya pemerintah kabupaten juga harus mempersiapkan dana pendampingannya ketika program pembangunan masuk ke wilayah kabupaten.
Respon Gubernur
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, pindahnya ibu kota ke Kalteng memiliki dampak positif dan negatif. Namun banyak positifnya dari pada negatifnya.
"Banyak manfaatnya, salah satunya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan," ungkap Gubernur.
Pembangunan infrastruktur akan melejit karena akan ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan adalah jalan.
Salah satunya target pembangunan infrastruktur jalan kawasan Patung - Hayaping - Bentot akan ditargetkan selesai pada 2020. Dana anggaran yang dicanangkan untuk jalan yang memiliki panjang 30 kilometer itu sebesar Rp45 miliar.
Sedangkan pada sektor pendidikan, akan ada pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik lagi, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
"Sama halnya dengan sektor kesehatan. Tentun akan ada dibangun sarana dan prasrana kesehatan yang lebih baik lagi," katanya.
Intinya Gubernur Kalteng berkeyakinan bahwa pemerataan pembangunan akan terjadi di Pulau Kalimantan, sehingga perlu adanya sikap positif dan dukungan penuh dari semua golongan, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat dan organisasi lain.
Sugianto berharap semua kepala daerah mendukung wacana pemindahan ibu kota negara itu ke Kalteng, dengan mempersiapkan wilayah sesuai karakteristik dan keunggulan masing-masing.
Baca juga: Pelindo III sikapi wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalteng
Baca juga: MUI Kalteng : Pemindahan ibu kota harus bisa wujudkan masyarakat madani
Baca juga: Mengukur peradaban bangsa di Kalimantan hingga konsep ibu kota baru [VIDEO]
Artikel - Kesiapan Bartim ketika Ibu Kota RI pindah
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran (tiga dari kiri), Wagub Kalteng Habib Ismail (kiri) dan Bupati Bartim Ampera AY Mebas (dua dari kiri) nampak ceria dalam komunikasi singkat di acara Hari Jadi ke-17 Kabupaten Bartim di Tamiang Layang, beberapa waktu lalu (Istimewa)
Kami, sebagai salah satu daerah yang surplus hasil pertaniannya harus mampu menjadi salah satu lumbung pangan bagi daerah ini
