Pengamat nyatakan jabatan menteri tidak harus dari kalangan profesor

id Menteri, kabinet indonesia maju, nadiem makarim, menteri indonesia

Pengamat nyatakan jabatan menteri tidak harus dari kalangan profesor

Nadiem Makarim setelah dilantik sebagai Mendikbud. ANTARA/Hanni Sofia/pri. (ANTARA/Hanni Sofia)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan untuk mengisi jabatan menteri tidak harus dari kalangan profesor, doktor atau gelar akademik lainnya.

"Saya berpendapat untuk menjadi dekan, rektor, menteri di bidang pendidikan tidak harus profesor, doktor atau ahli bidang tertentu," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, semakin tinggi suatu jabatan yang dibutuhkan bukan lah "technical skill" atau keterampilan teknis melainkan keterampilan memimpin dan manajemen serta strategi.

"Jadi kalau gelar profesor itu menurut saya tepatnya ditempatkan di ketua jurusan dan bukan suatu keharusan mengisi jabatan menteri," ujar dia.

Pandangan tersebut ia sampaikan agar tidak ada pihak yang meragukan sejumlah posisi menteri yang dipilih Presiden Jokowi karena bukan seorang profesor atau kalangan tertentu.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim yang dilantik oleh Presiden Jokowi meskipun bukan berasal dari kalangan akademisi.

"Kita ambil contoh, ada orang beranggapan kenapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan profesor atau doktor dan lainnya," ujar dia.

Secara pribadi ia mengaku tidak setuju jika ada pihak yang berpandangan atau memaksa kursi menteri harus diisi oleh kalangan profesor.

"Itu pandangan saya, tetapi saya siap berdebat dengan siapapun. Jadi saya tidak setuju menteri itu harus profesor atau doktor," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Lampung Arizka Warganegara PhD menilai rekam jejak Mendikbud Nadiem Makarim di dunia pendidikan dirasa sangat minim sehingga ia harus dapat memenuhi ekspektasi publik terhadap kompleksitas persoalan dunia pendidikan di Tanah Air.

"Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud menjadi agak tidak pas dalam konteks jika benar pendidikan tinggi kembali di bawah Kemendikbud. Persoalan dunia pendidikan ini kompleks dan perlu jam terbang. Seharusnya Pak Jokowi mendorong Nadiem menjadi menteri yang terkait dengan proyek digitalisasi dan big data bussiness based," kata dia.
 

Pewarta :
Uploader : Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar