Kupang (ANTARA) - Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Timur mendesak Pemprov NTT serius dalam menyikapi tantangan masih adanya kelompok radikal yang berkeliaran bebas di ibu kota provinsi berbasis kepulauan itu.
"Kita kan sudah imbau kepada pihak kepolisian dan BIN untuk mengantisipasi ini. Kami harapkan Pemprov NTT juga mempunyai sikap yang sama menanggapi hal ini," kata Ketua GP Ansor NTT Ajhar Jowe kepada Antara di Kupang, Sabtu.
Hal ini kata dia sesuai dengan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) GP Ansor yang membahas tentang berbagai isu masih munculnya kelompok-kelompok radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa di beberapa daerah di Indonesia.
Di NTT, khususnya kota Kupang sendiri ujar dia masih ada beberapa kelompok ormas yang bernama HTI masih melakukan aktivitasnya, padahal sudah dibekukan oleh pemerintah.
Baca juga: GP Ansor temukan HTI masih beroperasi di NTT
"Kita ingin pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, camat serta kepala desa harus berkomitmen memberantas kelompok-kelompok ini dengan merespon masih munculnya gerakan-gerakan oleh kelompok yang menentang ideologi Pancasila yang masih berkeliaran bebas di NTT," tambah dia.
Menurut Ajhar, organisasi yang dianggap radikal, secara masif masih terus melakukan agenda yang mengatasnamakan agama perlu diantisipasi.
"Apapun gerakan yang mengatasnamakan agama dengan menolak pancasila sebagai ideologi wajib untuk diperangi kelompok," ujar Ajhar.
Baca juga: Mahkamah Agung tolak permohonan kasasi HTI
Pria yang biasa di sapa AJ ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri di periode keduanya menyatakan serius untuk memberantas berbagai kelompok radikalisme.
Ia pun meminta masyarakat NTT untuk tetap bersatu padu, bergandengan tangan memberantas kelompok radikalisme di NTT ini, mengingat keberadaan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi pancasila itu akan memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.
"Mari kita sama-sama jaga negeri ini. Sama-sama jaga NTT ini agar tetap damai dan aman," tambah dia.
Baca juga: Kibarkan bendera HTI, warga Palangka Raya diperiksa polisi
Baca juga: Usut tuntas pengibaran bendera HTI di Palangka Raya
Pemprov diminta serius sikapi keberadaan kelompok radikal
Ratusan anggota ormas kepemudaan dan LSM adat berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulut di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/2/2017). Dalam aksinya mereka menuntut pembubaran ormas radikal karena beresiko memecah belah keutuhan NKRI. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)
