Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPD RI Teras Narang mengatakan, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa saja diubah menjadi tak langsung atau dipilih kembali oleh DPRD.
"Bisa saja dan itu mungkin terjadi. Karena begini, kalau pilkada dilakukan DPRD itu bisa, mengingat UUD 1945 mensyaratkan dipilih secara demokratis," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Semua itu tentunya bergantung pada perkembangan situasi saat ini, terlebih jika melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraannya. Salah satunya di Kalimantan Tengah yang memerlukan sekitar Rp382,2 miliar lebih untuk pilkada 2020.
Teras menyebut, tentunya besaran dana tersebut akan lebih baik digunakan untuk pembangunan, seperti sarana dan prasarana pendidikan berupa sekolah, kemudian pada bidang kesehatan seperti Puskesmas, hingga infrastruktur berupa jalan.
"Lebih baik membangun SD, SMP, kemudian Puskesmas maupun jalan dan lainnya, dibandingkan hanya untuk memilih dua orang," paparnya.
Terlepas dari hal itu, ia meyakini pelaksanaan pilkada di Kalteng maupun Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 mendatang dapat berjalan sukses dan lancar. Terlebih pemprov, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya sudah menyatakan kesiapannya.
Untuk itulah pihaknya melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi yang akan menggelar pilkada, dalam rangka pengawasan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
"Setelah selesai melakukan kunjungan ke semua provinsi yang akan menggelar pilkada, kami akan membuat rekomendasi tentang apa saja yang perlu dilakukan," ungkapnya.
Nantinya masukan-masukan yang pihaknya sampaikan tersebut, diharapkan bisa digunakan dan menjadi bahan untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada maupun pemilu lainnya yang lebih baik.
Lebih lanjut Teras menyebut, salah satu yang menjadi perhatian pihaknya pada pilkada, yakni tentang kepastian perlu izin atau hanya cuti, maupun keharusan mundur atau tidaknya seorang akademisi, anggota DPRD, DPD dan lainnya saat mengikuti pilkada.
Berita Terkait
Anggota DPR RI: Pemerataan pendidikan di Kalteng harus terus ditingkatkan
Kamis, 2 Mei 2024 17:38 Wib
Menpora RI dan Al-Nassr bahas Kerja sama olahraga
Kamis, 2 Mei 2024 16:01 Wib
Ombudsman RI sarankan seleksi CASN tahun 2024 ditunda karena ini
Kamis, 2 Mei 2024 15:39 Wib
Dubes Indonesia kunjungi WNI yang ditahan di penjara Brunei
Kamis, 2 Mei 2024 9:37 Wib
Pemutihan kebun sawit ilegal di Kalteng harus memperhatikan hak masyarakat
Rabu, 1 Mei 2024 15:17 Wib
Teras Narang: Kehadiran saat pendaftaran Nadalsyah ke PDIP tak terkait dukungan
Senin, 29 April 2024 20:23 Wib
Miliki kinerja baik, BKPM RI tingkatkan target investasi Kalteng
Senin, 29 April 2024 10:16 Wib
Bertemu masyarakat, Teras Narang ajak pilih pemimpin berkualitas di Pilkada 2024
Sabtu, 27 April 2024 20:12 Wib