BPJS perkuat koordinasi peningkatan kualitas layanan JKN-KIS di Bartim

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, dinas terkait dan fasilitas kesehatan memperkuat kordinasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan penyelenggaran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah setempat  melalui forum kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Kepala BPJS Kesehatan  Barito Timur Jumiati di Tamiang Layang, Kamis (29/8) mengatakan menyebutkan tujuan adanya forum kemitraan ini  jugabuntuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program JKN-KIS dan mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan. 

Disamping itu juga untuk memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing dinas/instansi.

Dalam pertemuan saat ini, diungkapkan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan beberapa hal yang disoroti yaitu adanya kekurangan jumlah tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit dan beberapa Puskesmas. Selain itu rasio rujukan juga tidak lepas dari pembahasan.

"Berdasarkan data yang ada, masih ada kekurangan rasio dokter umum di RSUD Tamiang Layang yang sesuai dengan Permenkes Nomor 53 Tahun 2014 harusnya ada minimal 9 dokter umum dan masih belum adanya dokter di beberapa puskesmas," kata Jumiati.

Sekretaris Kaerah Kabupaten Barito Timur Eskop yang juga selaku ketua forum menanggapi hal tersebut dengan meminta agar RSUD Tamiang Layang bersama Dinas Kesehatan setempat  dapat menindaklanjuti hal tersebut.

Untuk rasio rujukan sendiri, angka rujukan paling tinggi terdapat di Puskesmas Tamiang Layang. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pengentryan kunjungan pasien di aplikasi P-Care.

“Untuk angka rujukan yang tinggi agar dapat menjadi perhatian bagi puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan mengoptimalkan entry kunjungan pasien yang berkunjung melalui aplikasi P-Care di Puskesmas dengan angka rujukan tertinggi," ujar Eskop.

Selain hal tersebut, diskusi dilanjutkan pembahasan berkaitan dengan optimalisasi Program Rujuk Balik dan pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program JKN-KIS.