Jakarta (ANTARA) - Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2020 dan Nomor 98/P Tahun 2020 menetapkan 14 orang atau masing-masing tujuh orang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2021-2026.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat, menerangkan ketentuan mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
"Panitia seleksi terdiri dari tujuh orang dengan komposisi dua orang unsur pemerintah dan lima orang unsur tokoh masyarakat," kata Choesni.
Dia menyebutkan ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 28 ayat 2 UU BPJS dan Pasal 13 Perpres Nomor 81 Tahun 2015.
Choesni menyebutkan panitia seleksi untuk calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan yaitu Suminto sebagai ketua merangkap anggota. Suminto merupakan Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan.
Selanjutnya wakil ketua merangkap anggota adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) dr Daniel Tjen, Sp.S. yang merupakan staf ahli dari Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya lima anggota pansel dari unsur masyarakat adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabarany, Krishna Jaya, Sudarso Kaderi Wiryomo, Yanuar Nugroho, dan Yulita Hendartini.
Sedangkan Pansel BPJS Ketenagakerjaan diketuai oleh Haiyani Rumondang dari Kementerian Ketenagakerjaan, wakil ketua Hadiyanto dari Kementerian Keuangan, dan anggota dari unsur masyarakat yaitu Ahmad Erani Yustika, Hotbonar Sinaga, Myra Maria Hanartani, Padang Wicaksono, dan Rahma Iryanti.
Choesni menyebut masa kerja dari panitia seleksi terhitung mulai dari penetapan Keppres tentang pantiia seleksi calon anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, berakhir hingga diangkatnya dewan pengawas dan dewan direksi BPJS yang baru.
Masa bakti dewan pengawas dan dewan direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat ini akan berakhir pada 19 Februari 2021.
Berita Terkait
Jokowi pilih saksikan laga Indonesia vs Irak di kamar
Kamis, 2 Mei 2024 13:31 Wib
Jokowi bagikan pengalaman makan mi pedas "viral" dalam media sosial
Rabu, 1 Mei 2024 18:26 Wib
Jokowi terima kunjungan bos Microsoft besok pagi
Senin, 29 April 2024 14:26 Wib
Jokowi akan menerima kunjungan bos Microsoft besok pagi
Senin, 29 April 2024 11:21 Wib
Jokowi berharap universitas hasilkan lebih banyak dokter spesialis
Rabu, 24 April 2024 15:15 Wib
Presiden Jokowi soroti kerugian Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 15:09 Wib
Capres-cawapres terpilih harus persiapkan diri agar bisa langsung bekerja
Rabu, 24 April 2024 15:05 Wib
Presiden Jokowi sebut putusan MK buktikan pemerintah tak bersalah
Rabu, 24 April 2024 0:25 Wib