Forsesdasi Kalteng diminta inventarisasi ragam keperluan di daerah

Palangka Raya (ANTARA) - Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Kalimantan Tengah, diminta menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

"Kami harapkan forum ini dapat menginventarisasi permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis.

Setelah inventarisasi dilakukan, maka diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pemerintah daerah.

Berbagai isu strategis yang bisa dibahas, seperti penyederhanaan birokrasi dalam rangka pelayanan publik, evaluasi kelembagaan, serta peran daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada saat pandemi, proses penganggaran dan seputaran tata batas.

Kemudian ia mengingatkan, agar Komwil Forsesdasi Kalteng jangan sampai menjadi organisasi yang berpolitik ataupun menjadi organisasi yang membebani pemerintah daerah.

"Jadilah organisasi yang memberikan manfaat untuk kepentingan daerah, maupun kepentingan bangsa dan negara," jelasnya yang juga menjabat sebagai Pengawas Komwil Forsesdasi Kalteng tersebut.

Lebih lanjut Fahrizal menjabarkan, seorang sekretaris daerah memiliki peran strategis dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tufoksinya yakni membantu kepala daerah merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi.

"Maka profesionalisme dan integritas menjadi persyaratan mutlak," tegasnya dalam rapat kerja Komwil Forsesdasi Kalteng.

Untuk itu ia mengajak seluruh sekda sebagai motor penggerak aparatur sipil negara di daerahnya masing-masing, guna membina kebersamaan maupun menjaga ketertiban masyarakat, agar senantiasa kondusif serta harmonis.

Ketua Komwil Forsesdasi Kalteng Yansiterson mengingatkan, keberadaan forum tersebut untuk menjadi wadah partisipasi aktif mendukung pemerintah, serta penyelenggaraan otonomi daerah.

"Raker ini menjadi sarana partisipasi guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait pemerintah daerah," terangnya.