Sri Mulyani sebut potensi ekonomi digital Indonesia 2025 diperkirakan capai 124 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang diperkirakan mencapai 124 miliar dolar AS hingga 2025 sesuai dengan studi dari Google, Temasek dan Bain & Company.

“Dari 44 miliar dolar AS (pada 2020) bisa meningkat menjadi 124 miliar dolar AS ini adalah sesuatu potensi yang luar biasa. Artinya tiga kali lipat potensi ekonomi bisa meningkat dengan adanya infrastruktur digital,” katanya dalam acara Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menyatakan potensi ekonomi digital yang mencapai 124 miliar dolar AS tersebut dapat diraih apabila Indonesia mampu membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digital sendiri.

Oleh sebab itu, ia menuturkan pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur digital terutama dengan adanya pandemi COVID-19 karena seluruh kegiatan masyarakat pindah kepada platform digital.

Terlebih lagi, ia mengatakan chief information officer yang paling efektif di dunia adalah COVID-19 karena mampu memindahkan seluruh kegiatan ke platform digital.

Hal tersebut terjadi karena pada masa pandemi terdapat keharusan untuk menjaga jarak sehingga keberadaan teknologi digital muncul sebagai solusi.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya meratakan ketersediaan infrastruktur digital mengingat geografis Indonesia sangat luas sehingga pemerataan saat ini sedang difokuskan ke daerah 3T.

Ia menyebutkan terdapat 12.377 lokasi pelayanan publik yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang belum memiliki fasilitas 4G sehingga kualitas komunikasinya masih sangat tidak reliabel aksesnya.

“Maka pemerintah pada 2021 menyediakan anggaran meningkat yang cukup signifikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus meningkatkan literasi digital termasuk kepada para pelaku usaha kecil menengah untuk semakin mendorong pencapaian potensi ekonomi digital ini.

Kemudian, pemerintah turut mengakselerasi inklusi keuangan dan digital secara bertahap seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM yang pembayarannya kini dalam bentuk transfer dan digital.

“Sembako, apa kah mereka membeli ke warung digital itu juga dilakukan secara bertahap, pembayaran gaji pemerintah, persediaan uang untuk belanja usaha kecil menengah. Itu juga dilakukan secara digital,” jelasnya.