Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap sektor swasta meningkatkan bantuan terhadap pembangunan daerah karena anggaran pemerintah daerah terbatas, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Dengan kondisi seperti ini menuntut kita untuk berinovasi, baik dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah serta dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah kerjasama dengan pihak swasta yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah," kata Wakil Bupati Irawati di Sampit, Rabu.
Hal itu disampaikan Irawati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Kotawaringin Timur.
Irawati menjelaskan, permasalahan pembangunan di Kotawaringin Timur sangat beragam, baik di bidang fisik maupun nonfisik. Tentunya dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak semuanya dapat memenuhi keinginan para pemangku kepentingan. Hal itu karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah bila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dipenuhi.
Sumber pendanaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pusat berupa DAU dan DAK serta Dana Bagi Hasil provinsi, apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja masih sangat kurang.
Begitu pula dalam pelaksanaan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum serta urusan kewilayahan sesuai dengan kewenangan kabupaten.
Baca juga: KPU Kotim apresiasi media massa bantu dongkrak partisipasi pemilih
Irawati menambahkan, saat ini masih terdapat jalan-jalan dalam kota yang kondisinya rusak. Masih terdapat pula desa yang belum bisa diakses dengan jalan darat, desa belum bisa terkoneksi jaringan seluler atau blank spot dan desa belum teraliri listrik PLN.
Demikian juga permasalahan lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, serta kebakaran hutan dan lahan. Semua masalah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dengan melakukan upaya-upaya melalui beberapa program yang ada di perangkat daerah.
Seperti untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong agar produktif, mulai tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ekskavator secara bertahap untuk 17 kecamatan.
"Demikan juga saya mengimbau kepada semua perusahaan besar untuk peduli kepada masyarakat sekitar perusahaan dengan program CSR masing-masing perusahaan," demikian Irawati.
Baca juga: Ketua DPRD Kotim dukung pengelolaan program CSR
Baca juga: Seorang dukun di Kotim cabuli istri orang
