Ketua DPRD Palangka Raya: Usulan reses mengacu skala prioritas

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit K Yunianto mengatakan, usulan reses yang beberapa waktu lalu disampaikan mengacu pada skala prioritas.

"Hasil reses itu telah diparipurnakan dan aspirasi masyarakat didominasi mengenai pembangunan dan perbaikan infrastruktur, hingga percepatan penanganan pandemi COVID-19," kata Sigit di Palangka Raya, Rabu.

Ia menuturkan, dari aspirasi yang dirangkum berdasarkan hasil reses tersebut, maka tinggal menunggu skala prioritas tertinggi yang mendapat persetujuan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kemudian, rata-rata usulan masyarakat yang masuk dalam reses telah masuk dalam usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Pemerintah Kota Palangka Raya.

"Reses menjadi sarana untuk memantapkan aspirasi yang dirasa sangat diperlukan dan segera direalisasikan," ucapnya.

Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalteng itu juga menegaskan, sistem perencanaan pembangunan sekarang sudah menggunakan sistem e-Planning.

Ini merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja.

E-Planning menjadi alat bantu Bappeda dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif.

"Jadi keputusan aspirasi hasil reses tergantung keputusan kepala daerah, Bappeda serta instansi terkait. Mekanismenya sudah tersusun dalam sistem e-Planning berdasarkan skala prioritas," ungkap politisi partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ditambahkan Sigit, meski masih ada usulan warga yang belum terealisasi di tahun ini dan tahun berikutnya. Masyarakat diminta bersabar karena pemkot berusaha merealisasikan usulan tersebut, namun tentunya menyesuaikan anggaran pada instansi terkait yang jumlahnya terbatas.

"Tidak bisa tahun ini diusulkan, tahun depan. Kalau toh tahun depan tidak bisa, saya yakin tahun selanjutkan pasti akan diprioritaskan usulan tersebut karena menyesuaikan anggaran yang ada," tandasnya.