DPRD sebut Kotim perlu rumah sakit khusus ibu dan anak

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah disarankan mendirikan rumah sakit khusus ibu dan anak agar pelayanan terhadap ibu dan anak lebih optimal.

"Harapan kami agar ke depan pemerintah daerah mendirikan Rumah sakit Khusus Ibu dan Anak di Kabupaten kotawaringin Timur karena sangat dibutuhkan," kata anggota Komisi III Riskon Fabiansyah di Sampit, Kamis.

Menurut Riskon saran itu merupakan salah satu poin kesimpulan hasil reses anggota DPRD dari daerah pemilihan 1 yakni Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Selama ini pelayanan kesehatan ibu dan anak dilayani di semua fasilitas kesehatan pemerintah yaitu seluruh puskesmas, RSUD dr Murjani Sampit, RSP Parenggean, RSP Pundu dan RSP Samuda. Namun DPRD menilai perlu dibangun rumah sakit khusus ibu dan anak agar penanganannya lebih optimal.

Beberapa daerah di Indonesia telah memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak, bahkan ada daerah yang memiliki lebih dari satu rumah sakit khusus tersebut. Hal itu lantaran ibu dan anak memerlukan penanganan tersendiri dan jumlah mereka cukup banyak sehingga perlu dibuatkan rumah sakit khusus.



Penyediaan rumah sakit khusus ibu dan anak juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, khususnya menekan fatalitas atau risiko kematian terhadap ibu dan anak.

Dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur dinilai sudah saatnya memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak. Apalagi daerah ini menjadi rujukan pasien dari daerah lain seperti Kabupaten Seruyan, Katingan dan kabupaten lain di wilayah barat.

Sementara itu saat reses, kata Riskon, ada masalah lain yang menjadi perhatian rombongan legislator di pusat kota ini, yakni pengelolaan limbah medis agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Perlunya pembangunan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL di fasilitas Puskesmas Klinik bersalin di Puskesmas Ketapang 1. Kami harap ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak sampai menimbulkan masalah," demikian Riskon.