Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah terus bersinergi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Semakin besar PAD didapat maka semakin menghasilkan kemajuan pembangunan untuk Barito Timur,” kata Wakil Bupati Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh Al Qadri di Tamiang Layang, Selasa.
Salah satu upaya pemkab dalam meningkatkan pelayanan pajak daerah yakni secara daring atau online, demi meningkatkan PAD dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
Kata Habib Saleh, DPRD Barito Timur ikut bersinergi dengan memberikan banyak input positif berupa pendapat, usulan dan saran dari para anggota, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan masing-masing fraksi demi tercapainya peningkatan PAD.
“Pemkab Barito Timur juga berupaya menciptakan peningkatan perekonomian secara paralel dengan peningkatan PAD,” ungkapnya.
Dia juga berharap, melalui kerja sama dan sinergi antara Pemkab dengan DPRD Barito Timur mampu menghasilkan kemajuan bagi kabupaten maupun masyarakat.
Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio menambahkan, berbagai masukan saran dan pendapat sudah disampaikan kepada eksekutif untuk bisa diakomodasi dan terciptanya peningkatan PAD seperti yang diharapkan.
“Kami dari DPRD Barito Timur secara kelembagaan meminta eksekutif bersama tim teknis yang berkaitan dengan PAD bisa membuat terobosan maupun inovasi yang bisa meningkatkan PAD,” kata politisi Partai Golongan Karya itu.
Menurut Nur, DPRD meminta eksekutif benar-benar mengimplementasikan aturan berkaitan pajak daerah yang baru untuk diterapkan dan dievaluasi berkala untuk memaksimalkan PAD.
Kepala daerah juga diminta memberikan keleluasaan pengelolaan anggaran untuk OPD terkait, terutama untuk pengimplementasian perda tentang pajak daerah sehingga mampu memberikan sumbangsih peningkatan PAD yang beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan, kejelasan prosedur dan administrasi pengurusan pajak serta kepastian hukum.
