Palangka Raya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan sejumlah program pembangunan pada sektor perhubungan yang diharapkan ke depan mampu menjadi pendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
"Kami mengusulkan beberapa hal terkait sektor perhubungan yang diharapkan menjadi program prioritas nasional untuk mendukung IKN," kata Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin ketika dihubungi dari Palangka Raya, Jumat.
Usulan sejumlah program pembangunan ini, lantaran konektivitas antar wilayah dan ketersediaan dermaga sangat penting untuk kebutuhan fasilitasi arus orang dan barang di wilayah setempat.
Adapun beberapa usulan Pemprov Kalteng tersebut, di antaranya pembangunan Dermaga Sei Ijum, Dermaga Basirih dan Bapinang tahap III di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selanjutnya pembangunan Dermaga Lupak Dalam Kapuas Kuala, Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau, layanan angkutan udara perintis di Kabupaten Seruyan, dan pembangunan Dermaga Sungai Kumai di Kumai Hilir dan Sei Kapitan tahap III di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dia menegaskan dengan terbangunnya sektor perhubungan maka diyakini akan menjadi daya ungkit perekonomian yang signifikan, sekaligus sebagai bagian kesiapan menyambut IKN.
"Usulan itu kami sampaikan dalam Musrenbang Regional Kalimantan diinisiasi oleh Forum Kerja sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)," jelas Nuryakin.
Usulan-usulan tersebut juga sesuai dengan tema kegiatan Musrenbang regional Kalimantan, yakni "Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru".
"Maka perlu sinergi antar provinsi di wilayah Kalimantan dalam menetapkan dan mengusulkan program prioritas di daerah masing-masing," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi mengatakan, perlu kesiapan regional Kalimantan dalam pembangunan IKN.
Di antara kesiapan itu yakni penyiapan SDM yang adaptif dan mampu bersaing, mendorong pengembangan sentra industri dan perkebunan, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan strategis, serta lainnya.