IPDN diminta ubah kurikulum belajar Praja

Palu (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar Praja.

"Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book kalau pelajaran dasar boleh," kata Mendagri Tito Karnavian di Palu, Sabtu.
 
Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan.
 
Baca juga: SE Mendagri izinkan Pj, Plt dan Pjs mutasi hingga berhentikan ASN

Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.

"Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta Kepala Daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Kapolri periode 2016-2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
 
Baca juga: Kejar syarat sebagai negara maju, pemerintah sepakat genjot 1 juta wirausaha baru

Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin.
 
Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," demikian Tito.

Baca juga: Mendagri minta pemda segera bantu masyarakat terdampak inflasi

Baca juga: Pemprov Kalteng targetkan persoalan batas wilayah tuntas pada 2023

Baca juga: Teras Narang surati Mendagri terkait persoalan tata batas Bartim-Tabalong