Pemkab Barut dukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nadalsyah mengatakan pemerintah daerah mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya penguatan ekonomi nasional. 

"Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita turut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Nadalsyah menghadiri Temu Bisnis Produk Dalam Negeri Polri Tahap IV di Nusa Dua, Bali, Kamis. 

Bupati Barut didampingi Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakhmat Muratni mengatakan pemkab setempat terdapat 10 paket pengadaan jasa yang strategis, di mana semuanya 100 persen menggunakan produk dalam negeri dan 100 persen menyerap tenaga kerja dalam negeri. 

"Jadi kami sangat mendukung penggunaan produk dalam negeri," kata Nadalsyah. 

Kegiatan yang dibuka oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dihadiri Wakapolri Komjen Pol  Gatot Eddy Pramono  selaku penyelenggara kegiatan  tersebut dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan gubernur, kapolda, BUMN dan seluruh bupati/wali kota seluruh Indonesia. 

Menko Marves, Luhut mengatakan bahwa anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah sebesar Rp306,04 triliun, di mana yang belum terealisasi sebesar Rp144,09 triliun. 

Presiden RI melalui Menko Marves mengharapkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus segera merealisasikannya, mengingat saat ini sudah memasuki triwulan IV Tahun Anggaran 2022. 

"Di samping itu, tahun depan kita minta impor hanya boleh 5 persen dari belanja barang/jasa," kata Luhut.

Dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara, Aslog Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan bahwa Polri menyelenggarakan ini sebagai bentuk ajakan kepada seluruh pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. 

"Saat ini belanja Polri 70 persen dalam penggunaan anggaran belanja barang/jasa menggunakan produk dalam negeri," kata Irjen Pol Argo.