BI memperkirakan perekonomian Kalteng di 2023 alami perlambatan
Palangka Raya (ANTARA) - Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah memperkirakan perekonomian di provinsi setempat pada 2023, akan mengalami perlambatan akibat penurunan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan bauksit, serta kondisi cuaca ekstrem.
Menurunnya produktivitas TBS itu sebagai dampak dari pemupukan yang lebih selektif karena harga pupuk melonjak tinggi pada tahun 2022, kata Kepala BI Perwakilan Kalteng Yura Adalin Djalins saat temu wartawan di Palangka Raya, Rabu.
"Adanya larangan ekspor bijih bauksit yang akan diberlakukan mulai Juni 2023, juga dapat memicu penurunan potensi produksi bauksit di Kalteng. Triwulan II tahun 2023 juga diprakirakan terjadi el nino, sehingga berpotensi mengakibatkan kekeringan pada pertanian dan perkebunan," beber dia.
Meski begitu, lanjut dia, perekonomian di provinsi terluas di Indonesia ini terdorong dari pergerakan masyarakat sudah kembali normal seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2022. Termasuk proyek multiyears di Kalteng juga masih berlanjut.
"Zero COVID-19 Policy di Tiongkok telah berakhir dan dapat mendorong pertumbuhan ekspor komoditas batu bara Kalteng," ucap Yura.
Kepala BI Kalteng itu pun menegaskan bahwa pihaknya tiada henti berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perekonomian di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini. Adapun bentuk kontribusinya melalui digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan uang rupiah.
Dia mengatakan bahwa BI Kalteng juga berkomitmen untuk memperluas akseptasi pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan QRIS di berbagai sektor. Fasilitasi dilakukan melalui sosialisasi dan asistensi kepada para pedagang di pasar maupun pemerintah daerah. Di mana kegiatan QRIS di provinsi ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Baca juga: Inflasi diperkirakan capai 0,40 persen pada Januari 2023
"Mulai dari program RISKAH yang berlokasikan di Pasar Wadai, PQN di Bandara Tjilik Riwut, dan peluncuran Smart Tax Kotawaringin Timur yang memungkinkan masyarakat dapat membayar pajak kapan pun dan di mana pun," kata Yura.
Pada tahun 2022, terdapat lima pemerintah daerah yang telah berada pada kategori digital, yakni Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Lamandau, dan Murung Raya.
"Seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran, kinerja pengelolaan rupiah Kalteng juga terus ditingkatkan dengan kegiatan kas titipan pada lima kabupaten dan program Cinta Bangga Rupiah, untuk mengedukasi mengenai pentingnya menjaga dan menghormati uang rupiah," demikian Yura.
Baca juga: Modal asing masuk Rp9,64 triliun ke pasar keuangan Indonesia dalam sepekan
Baca juga: Neraca transaksi berjalan triwulan III surplus 4,4 miliar dolar AS
Baca juga: Antisipasi jadi penyumbang inflasi, Kalteng berencana tanam beras karau jenis IR 42
Menurunnya produktivitas TBS itu sebagai dampak dari pemupukan yang lebih selektif karena harga pupuk melonjak tinggi pada tahun 2022, kata Kepala BI Perwakilan Kalteng Yura Adalin Djalins saat temu wartawan di Palangka Raya, Rabu.
"Adanya larangan ekspor bijih bauksit yang akan diberlakukan mulai Juni 2023, juga dapat memicu penurunan potensi produksi bauksit di Kalteng. Triwulan II tahun 2023 juga diprakirakan terjadi el nino, sehingga berpotensi mengakibatkan kekeringan pada pertanian dan perkebunan," beber dia.
Meski begitu, lanjut dia, perekonomian di provinsi terluas di Indonesia ini terdorong dari pergerakan masyarakat sudah kembali normal seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2022. Termasuk proyek multiyears di Kalteng juga masih berlanjut.
"Zero COVID-19 Policy di Tiongkok telah berakhir dan dapat mendorong pertumbuhan ekspor komoditas batu bara Kalteng," ucap Yura.
Kepala BI Kalteng itu pun menegaskan bahwa pihaknya tiada henti berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perekonomian di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini. Adapun bentuk kontribusinya melalui digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan uang rupiah.
Dia mengatakan bahwa BI Kalteng juga berkomitmen untuk memperluas akseptasi pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan QRIS di berbagai sektor. Fasilitasi dilakukan melalui sosialisasi dan asistensi kepada para pedagang di pasar maupun pemerintah daerah. Di mana kegiatan QRIS di provinsi ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Baca juga: Inflasi diperkirakan capai 0,40 persen pada Januari 2023
"Mulai dari program RISKAH yang berlokasikan di Pasar Wadai, PQN di Bandara Tjilik Riwut, dan peluncuran Smart Tax Kotawaringin Timur yang memungkinkan masyarakat dapat membayar pajak kapan pun dan di mana pun," kata Yura.
Pada tahun 2022, terdapat lima pemerintah daerah yang telah berada pada kategori digital, yakni Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Lamandau, dan Murung Raya.
"Seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran, kinerja pengelolaan rupiah Kalteng juga terus ditingkatkan dengan kegiatan kas titipan pada lima kabupaten dan program Cinta Bangga Rupiah, untuk mengedukasi mengenai pentingnya menjaga dan menghormati uang rupiah," demikian Yura.
Baca juga: Modal asing masuk Rp9,64 triliun ke pasar keuangan Indonesia dalam sepekan
Baca juga: Neraca transaksi berjalan triwulan III surplus 4,4 miliar dolar AS
Baca juga: Antisipasi jadi penyumbang inflasi, Kalteng berencana tanam beras karau jenis IR 42