Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Tengah Nuryakin mengatakan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan di provinsi setempat turun sebesar 0,5 persen.
"Sebelumnya pada 2021 Kalimantan Tengah berada pada angka prevalensi 27,4 persen dan pada 2022 turun menjadi 26,9 persen," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menjelaskan, berdasarkan SSGI 2022, terjadi kecenderungan daerah yang sebelumnya memiliki prevalensi stunting tinggi bisa menurun cukup signifikan, seperti Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Barito Timur. Di sisi lain, ada beberapa daerah mengalami peningkatan prevalensi stunting, antara lain Murung Raya, Barito Selatan, dan Seruyan.
"Maka perlu kolaborasi dan bekerja sama untuk menggerakkan kabupaten/kota agar lebih cepat dalam penurunan angka stunting, sehingga target angka prevalensi stunting sebesar 15,38 persen pada 2024 dapat tercapai," tegasnya.
Hal itu dia sampaikan di sela rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Tengah 2023. Percepatan penurunan stunting ditetapkan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pemerintah pusat dan masuk strategi nasional (stranas).
"Begitu pula di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, percepatan penurunan stunting mendapat perhatian besar dari Gubernur Sugianto Sabran," jelasnya.
Adapun melalui rakor ini untuk menghadapi 2023, semua pihak terkait segera merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan kegiatan dan indikator yang terdapat dalam lima pilar Strategi Nasional (Stranas), sesuai dengan target yang sudah ada dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Ran Pasti).
Dalam evaluasi dan pelaporan TPPS tingkat provinsi, diberikan tanggung jawab sejumlah indikator percepatan penurunan stunting, yang sebanyak enam indikator di antaranya sudah mencapai 100 persen.
Enam indikator tersebut, yakni berkaitan dengan alokasi APBD, pelaksanaan aksi konvergensi, pengintegrasian program percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, implementasi sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Tingkatkan minat baca masyarakat, Kalteng giatkan perpustakaan keliling
Sedangkan indikator lainnya terkait intervensi perubahan perilaku masih harus dikejar, di antaranya menyangkut jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar, serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Belum semua kabupaten/kota mencapai target ini, sehingga persentase capaian untuk indikator ini baru berada pada angka 7,14 persen. Kemudian, capaian kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting baru 14,28 persen," katanya.
"Saya berharap semua perangkat daerah dan lintas sektor bekerja lebih keras lagi dalam mengawal dan mengimplementasikan berbagai indikator serta kegiatan pilar Stranas," ucapnya.
Baca juga: Dishanpang Kalteng-ANTARA bersinergi wujudkan ketahanan pangan daerah
Baca juga: Pemprov Kalteng intensifkan gelar pangan murah hadapi HBKN
Baca juga: Pemprov Kalteng dukung KKB terus lestarikan budaya dan bahasa Bakumpai
Prevalensi stunting turun di Kalteng, sekda ingatkan kabupaten/kota penuhi target
Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Tengah 2023 di Palangka Raya, Senin, (13/2/2023). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
