Sukamara (ANTARA) - Penjabat Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Kaspinor, menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus menunjukkan inovasi, kreativitas, dan daya saing dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Hal ini menjadi tuntutan di era serba digital yang semakin kompetitif.
"Sebagai jabatan fungsional, PPPK memiliki kewajiban melayani publik dengan profesional. Tidak ada tempat bagi pegawai yang hanya datang dan pulang tanpa menghasilkan kinerja yang baik. Mekanisme kerja Anda akan dinilai secara objektif," ujar Kaspinor usai melantik 130 PPPK di Aula Kantor Bupati Sukamara, Selasa (3/12).
Ia mengingatkan, menjadi abdi negara bukanlah pilihan yang dilakukan setengah hati. "Ini adalah tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Apa yang telah diraih saat ini harus dimaknai sebagai anugerah yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata demi kemajuan Kabupaten Sukamara," tambahnya.
Kaspinor juga meminta ASN PPPK untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, termasuk disiplin dalam berpakaian, jam kerja, dan pelaksanaan tugas. "Keberhasilan tidak mungkin dicapai tanpa upaya keras dan kedisiplinan yang tinggi. Bekerjalah dengan ikhlas karena itu menjadi poin utama dalam menjalankan tugas," pesannya.
Ia menjelaskan, seleksi PPPK dilakukan secara ketat melalui sistem computer assisted test (CAT) serta seleksi tambahan khusus untuk guru sesuai metode yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Persaingan yang ketat menunjukkan bahwa profesi sebagai ASN tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
"Kondisi ini menuntut PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi. Jadikan momentum ini sebagai awal membangun kapasitas diri agar mampu memberikan kontribusi terbaik untuk daerah," pungkas Kaspinor.
Ia berharap, ASN PPPK dapat menjadi motor penggerak dalam memberikan pelayanan berkualitas dan berinovasi guna mendukung pembangunan Sukamara di era digital.
Pj Bupati Sukamara : ASN PPPK harus inovatif dan berdaya saing di era digital
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ada di Kabupaten Sukamara (Antara/Donefrid Lalang)
