Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota agar dapat memaksimalkan pelayanan publik di daerah ini dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerapkan itu dan kami tentu mengapresiasi langkah pemerintah yang menandakan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia mengungkapkan bahwa penggunaan SPBE oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Di samping itu, hal ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan digitalisasi pemerintahan, sejalan dengan program nasional menuju pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami sebagai anggota dewan tentu mendukung penuh terhadap penerapan SPBE dalam menjalankan program pemerintah untuk pelayanan publik yang maksimal. Saya rasa, transisi ini sangatlah wajar dan sangat diperlukan," ucapnya.
Baca juga: Pemuda Palangka Raya diajak tingkatkan kemampuan dan kompetensi diri
Terlebih mengingat saat ini perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
Untuk itu transisi tersebut dinilai dapat mengimbangi sistem pelayanan yang saat ini rata-rata seluruhnya sudah menggunakan sistem elektronik.
"Masyarakat juga sudah belajar semua terkait teknologi-teknologi yang saat ini tengah berkembang, sehingga kami sangat mendukung ini untuk mempercepat pelayanan,” ujarnya.
Legislator Partai Demokrat ini juga menyoroti bahwa selama ini, sistem manual yang mengandalkan antrean seringkali berakibat tidak efisien, sebab sumber daya manusia tidak selalu dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Untuk itu dirinya optimis jika sistem elektronik ini berjalan lancar, maka pelayanan kepada masyarakat akan berjalan secara maksimal. Ketika ditanya tentang struktur pendukung pelaksanaan SPBE, ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
“Tentunya, mungkin selama ini sudah ada struktur pendukung. Namun, di APBD yang akan datang, kami perlu melihat apakah ada penambahan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan sistem ini," demikian Hatir.
Baca juga: Warga Kalteng diminta waspadai nomor palsu mengatasnamakan Anggota DPR RI
Baca juga: Imigrasi Palangka Raya sosialisasikan peran Politeknik Imigrasi
Baca juga: Disdik Palangka Raya gelar lokakarya perencanaan berbasis data
