Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Khemal Nasery menyatakan bahwa dirinya mendapat aspirasi dari masyarakat di di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, terkait keseriusan pemerintah dalam mengatasi banjir di wi layah setempat.
Aspirasi itu diterima pada saat melaksanakan reses bersama anggota DPRD Palangka Raya yang berasal dari daerah pemilihan I beberapa waktu lalu, kata Khemal di Palangka Raya, Jumat.
"Dari hasil komunikasi kami bersama warga di Kelurahan Bukit Tunggal, memang ditemukan persoalan yang cukup kompleks yang dihadapi warga Bukit Tunggal," tambahnya.
Dia mengungkapkan bahwa warga setempat meminta pemerintah fokus terhadap penanganan infrastruktur dan bencana banjir, khususnya di Jalan Badak, Piranha, dan Sapan. Sebab, bencana banjir kerap melanda kawasan tersebut, bahkan ketika bencana banjir datang, air menggenangi jalan-jalan di kawasan tersebut.
"Jadi warga di Kelurahan Bukit Tunggal ini mengharapkan agar masalah ini akan segera ditangani secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat,” ucapnya.
Khemal mengungkapkan, bahwa menanggapi keluhan warga tersebut, pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama warga. Peninjauan tersebut, akan dilakukan pada Sabtu (21/12) di Jalan Piranha 4, yang ditemukan terdapat saluran air yang tersumbat yang diduga menjadi penyebab banjir.
"Sabtu ini, kami bersama masyarakat akan meninjau Jalan Piranha 4, di mana terdapat saluran air yang tersumbat. Akibatnya, setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, perumahan warga tergenang air," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta terus gelar operasi pasar murah
Selain masalah banjir, politisi dari partai Golkar ini juga mengungkapkan, bahwa warga juga menyampaikan kebutuhan lain seperti perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas umum.
Untuk itu, seluruh masukan warga ini akan dirumuskan dalam program kerja yang akan disampaikan kepada pemerintah kota untuk ditindaklanjuti.
"Semuanya prioritas. Tidak ada istilah usulan masyarakat yang dikesampingkan. Namun, kita tetap harus melihat mana yang paling terdampak mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki," demikian Khemal.
Baca juga: Selama 2024, DPRD Palangka Raya telah bahas 11 raperda
Baca juga: Pemerintah diminta maksimalkan persiapan posko mudik
Baca juga: Legislator berharap pemerintah pusat kaji ulang kenaikan PPN 12 persen
