Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mulai melakukan pemetaan untuk lokasi dapur dalam rangka mendukung program makanan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
“Kami telah menginstruksikan para camat membagi zona dapur umum untuk program ini. Adapun, jumlah dapur umum nanti disesuaikan dengan jumlah murid yang ada,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Senin.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.
Pemerintah telah melaksanakan uji coba Program MBG ini di sejumlah sekolah dan rencananya program ini akan resmi diterapkan pada 2025 mendatang.
Sanggul menyampaikan, pihaknya telah menggelar rapat bersama seluruh camat dari 17 kecamatan di Kotim dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MBG.
Sekaligus menindaklanjuti instruksi dari Badan Gizi Nasional agar setiap daerah menyiapkan lahan untuk dibangun dapur umum yang sesuai standar kesehatan.
“Setiap daerah diminta untuk menyiapkan lahan atau lokus untuk dapur umum. Setiap lokus minimal luasnya 25x50 meter persegi, jadi disitu nanti akan didirikan bangunan yang dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” ungkapnya.
Baca juga: Bupati Kotim minta OPD tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun
Sanggul melanjutkan, lahan yang digunakan untuk dapur umum nantinya bersifat pinjam pakai, bukan hibah. Maka dari itu, lahan yang digunakan untuk dapur umum ini diutamakan milik pemerintah, baik itu pemerintah desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.
Jumlah dapur umum akan disesuaikan dengan jumlah murid di setiap kecamatan. Adapun, kapasitas satu dapur umum diperkirakan mampu untuk memasak 4.000 porsi makanan.
Dalam hal ini, camat yang dinilai lebih mengetahui kondisi di lingkungan masing-masing diminta untuk mendata jumlah murid, mulai dari jenjang TK sampai SMA.
“Satu kecamatan bisa memiliki lebih dari satu dapur umum, misalnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ada 16.000 murid maka dibutuhkan empat dapur umum. Makanya, kami meminta camat yang membagi zonanya,” jelasnya.
Disamping jumlah murid, pembagian zona dapur umum juga harus mempertimbangkan faktor lainnya, salah satunya jarak pengiriman makanan. Ia mengingatkan kepada camat, agar jangan sampai makanan yang dikirimkan rusak atau basi pada saat pengiriman.
Selanjutnya, untuk operasional di dapur umum rencananya pemerintah daerah akan memberdayakan ibu-ibu dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di wilayah masing-masing maupun anggota organisasi wanita lainnya.
“Kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin relawan yang ada, terutama ibu-ibu sekitar baik itu anggota TP PKK maupun yang pintar memasak dan sebagainya. Kami berharap program ini berjalan lancar nantinya,” demikian Sanggul.
Sebelumnya, Sanggul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim menyampaikan bahwa Pemkab Kotim telah mencadangkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp12 miliar untuk mendukung Program MBG.
Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Kotim dalam mendukung dan turut mensukseskan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati Kotim ajak tetap jaga kamtibmas usai pilkada
Baca juga: Bupati Kotim gratiskan BPHTB dan PBG dukung program 3 juta rumah
Baca juga: Evaluasi akhir 2024, Bupati Kotim tekankan pentingnya sinergisitas
