Kuala Kapuas (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendorong agar isu-isu bidang sosial berbasis inklusi dapat menjadi perhatian utama dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.
“Hal ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang diusulkan mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin,” kata Kepala Dinas Sosial Kapuas Yanmarto, di Kuala Kapuas, Selasa.
Ia menegaskan pendekatan inklusi dalam perencanaan pembangunan tidak hanya relevan meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga menciptakan keadilan sosial di masyarakat.
Menurutnya, selama ini isu di bidang sosial sangat minim tersentuh dalam usulan musrenbang kecamatan maupun desa, dibuktikan dengan minimnya jumlah usulan masuk di bidang sosial.
"Kami berharap setiap kecamatan dapat mengangkat isu-isu yang mencerminkan kebutuhan kelompok rentan dalam wilayahnya. Dengan demikian, usulan yang diajukan akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan," ujarnya.
Pendekatan ini, lanjutnya, melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas ramah disabilitas, program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok marginal, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat.
Dinas Sosial juga mendorong adanya kerja sama antar sektor, sehingga isu sosial berbasis inklusi dapat terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan.
Melalui musrenbang, setiap kecamatan diharap mampu menggali kebutuhan nyata masyarakat. Usulan berbasis inklusi yang diangkat dalam musrenbang menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.
“Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih holistik, berkelanjutan, dan adil bagi semua lapisan masyarakat,” harapnya.
Baca juga: Pemkab Kapuas evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024
Dinas Sosial optimistis melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, visi pembangunan inklusi di Kapuas dapat tercapai.
“Pembangunan yang tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberpihakan pada kelompok rentan, adalah langkah nyata menuju kesejahteraan yang merata,” tuturnya.
Sementara itu, Alfian, salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bataguh sangat mendukung isu-isu sosial berbasis inklusi dapat menjadi perhatian utama dalam musrenbang kecamatan, terutama berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Kami berharap ini bisa diangkat dalam pembahasan musrenbang kecamatan, untuk membantu masyarakat di wilayah sekitar seperti fakir miskin, orang telantar dan lainnya,” demikian Alfian.
Baca juga: Legislator Kapuas dukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat
Baca juga: Dinsos Kapuas prioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis
Baca juga: Pemeriksaan kesehatan gratis serentak dilaksanakan 26 puskesmas di Kapuas
