Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menurunkan tim melalui UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) guna melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap produsen pembibitan kelapa sawit di wilayah setempat.
"Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, untuk terus menjaga kualitas benih unggul khususnya komoditas kelapa sawit di Kalimantan Tengah," terang Kepala Disbun Kalteng Rizky Badjuri, sebagaimana disampaikan Kepala UPT BP3B David Hariyanto dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat.
Adapun salah satu kegiatan pengawasan yang baru saja dilaksanakan Tim Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yakni terhadap produsen yang berada di Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan milik CV. Wira Nusantara Cipta.
Dia menyampaikan, saat ini ketersediaan benih kelapa sawit unggul dan bermutu bagi masyarakat Kalimantan Tengah menjadi fokus utama UPT BP3B.
"Mengingat perkebunan kelapa sawit di Kalteng merupakan nomor dua terbesar se-Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Disdik tekankan penguatan pendidikan keagamaan selama Ramadhan
UPT BP3B terus memperkuat peran dalam pengawasan mutu benih, guna memastikan benih kelapa sawit yang beredar di masyarakat Kalimantan Tengah adalah benih unggul bersertifikat dan berlabel.
"Dalam pengawasan lapangan yang dilakukan, di antaranya UPT BP3B memastikan prosedur pembibitan kelapa sawit telah memenuhi standar," katanya.
Disampaikan, benih kelapa sawit yang tersedia di kebun pembibitan milik CV. Wira Nusantara Cipta saat ini adalah varietas D x P TN.1 yang merupakan benih kelapa sawit unggul PT. Bakti Tani Nusantara, Batam.
Kemudian UPT BP3B juga melaksanakan sosialisasi pedoman terbaru dalam pembibitan dan sertifikasi benih kelapa sawit yakni Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2025.
Baca juga: Wujudkan ruang publik tertib, Satpol PP Kalteng sosialisasikan perda dan bina PKL
Baca juga: Pemprov Kalteng jaga stabilitas harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: DPMD Kalteng pacu Siskeudes 2.0.7 wujudkan otonomi keuangan makin baik
