Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
"Ketua yang ditunjuk yakni Sudarsono dari Komisi I, Wakil Ketua Ir Muhajirin dan Sekretaris Pipit Setyorini dan sejumlah jajaran anggota pansus," kata Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arthon S Dohong, saat memimpin rapat paripurna, Rabu.
Dia mengungkapkan, dengan telah terbentuknya jajaran panitia khusus tersebut, diharapkan dapat bekerja secara maksimal, objektif, dan profesional dalam mengevaluasi laporan kepala daerah, serta menyusun rekomendasi yang konstruktif. Hal ini dilakukan mengingat laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah merupakan suatu instrumen penting dalam proses pembangunan daerah.
"Kami berharap Pansus dapat menuntaskan tugasnya dengan baik, agar proses pembahasan Raperda nantinya bisa berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Arthon juga mengungkapkan, adanya laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat menjadi mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan daerah selama satu tahun.
"Keterbukaan informasi publik ini sangat penting kita junjung agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga sehingga sinergi seluruh pihak mampu terjalin baik untuk meningkatkan pembangunan di daerah," ujarnya.
Baca juga: Legislator Kalteng sebut ekonomi kreatif mampu tingkatkan kemajuan daerah
Ketua DPRD Kalteng ini pun berpesan kepada seluruh anggota dewan yang masuk dalam struktur panitia khusus untuk benar-benar bekerja dalam membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
Hal ini dilakukan agar tidak ada hal-hal kecil yang terlewatkan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan yang besar di kemudian hari.
"Saya yakin nama-nama yang sudah masuk dalam struktur panitia khusus ini mampu bekerja dengan maksimal, dan saya minta selalu berkoordinasi bersama unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya, apabila menemukan adanya kendala saat proses pembahasan," demikian Arthon.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng sebut kenaikan harga pembelian GKP sejahterakan petani
Baca juga: DPRD Kalteng ingatkan perusahaan wajib bayar THR tepat waktu
Baca juga: Arton sebut sinergi antarkepala daerah penting untuk tingkatkan jiwa antikorupsi
