Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti mengingatkan sekaligus meminta perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah ini, agar tetap berkomitmen menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah operasional masing-masing.
"Kami terus menyoroti terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Kami menilai, perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Menurut dirinya, perusahaan pertambangan tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi, melainkan juga wajib menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan masyarakat.
Legislator Kalteng itu mengatakan, aktivitas pertambangan membawa konsekuensi besar terhadap kondisi sosial da lingkungan, sehingga perlu diimbangi dengan kontribusi positif seperti keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur publik.
"Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi mewajibkan perusahaan tambang ikut andil dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur di sekitarnya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan," kata Noor Fazariah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Tengah ini menekankan, kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas pertambangan tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah.
Untuk itu, perusahaan harus ikut berpartisipasi agar kehadiran perusahaan pertambangan bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah tindaklanjuti revitalisasi sekolah
"Kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan pengelolaan pertambangan agar berpihak pada kepentingan daerah dan kesejahteraan warga," ujarnya.
Noor Fazariah mengungkapkan, warga di provinsi ini sangat mengharapkan perusahaan yang berinvestasi di daerah ini dapat membantu menyejahterakan hidup mereka. Di mana dengan melibatkan warga lokal dalam aktivitas perusahaan, maka warga di sekitar lokasi perusahaan tentunya bisa merasakan kehadiran perusahaan dengan baik.
"Tentu semuanya saling terhubung, baik itu perusahaan yang memerlukan sumber daya alam di Kalteng, sementara warga perlu pekerjaan dengan dilibatkan oleh perusahaan," demikian Noor Fazariah.
Baca juga: Dukung kewajiban menggunakan bank pembangunan daerah saat terima dana transfer pusat
Baca juga: DPRD Kalteng minta perbaikan jalan lingkar selatan Sampit diprioritaskan
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng sebut ADPSI jadi wadah kolaborasi antar legislatif
