Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah telah menyiapkan lahan seluas 5,8 hektare untuk mendukung Program Pendidikan Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah setempat.
Lahan seluas 5,8 hektar itu hal ini dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah ini, kata Sekretaris Dinas Sosial Kobar Sanitro di Pangkalan Bun, Rabu.
"Termasuk menindak lanjut dari surat Sekretariat Jenderal Kemensos RI Nomor 1204/1/ PR.01.04/4/2025 tertanggal 14 April 2025, yang berisi undangan pembahasan usulan pembangunan Sekolah Rakyat," beber dia
Dikatakan, lahan yang telah di siapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kobar tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata.
Sanitro mengatakan bahwa lahan yang disediakan tersebut berstatus aset milik pemerintah daerah, telah bersertifikat dan siap digunakan untuk mendukung program pendidikan nasional.
"Lokasi lahan berada di Gang Rerendi II, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan," ungkap dia.
Sekretaris Dinsos Kobar itu menyebut, Program Sekolah Rakyat merupakan langkah Pemerintah dalam upaya mengurangi angka anak putus sekolah, dan memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Di mana, memberikan pendidikan gratis ini diharapkan dapat mengurangi angka tersebut, dan memberikan kesempatan anak-anak kurang mampu khususnya untuk bersekolah.
Baca juga: Sambungan layanan air rumah bersubsidi di Kobar capai 29.380 unit
"Program itu menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2). Jadi, mereka akan mendapatkan pendidikan formal dan juga pendidikan karakter, agar kelak menjadi lulusan yang cerdas, bermental tangguh, dan berkarakter kuat," kata Sanitro.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Pemkab Kobar telah mengajukan proposal yang berisi usulan pembangunan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. DI mana masing-masing dengan kapasitas tiga rombongan belajar, sehingga totalnya sembilan rombongan belajar, dan setiap rombel berisi 25 peserta didik.
"Hadirnya program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata Pemerintah, Khususnya Pemkab Kobar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah," demikian Sanitro.
Baca juga: BPDP-Ditjen Perkebunan bersama PT SIB gelar pelatihan teknis budi daya kelapa sawit
Baca juga: Desa Rangda jadi fokus program transmigrasi nasional di Kobar
Baca juga: Legislator Kobar sebut izin investasi sawit perlu lebih dipermudah
