Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah ring satu areal perizinan turut serta membangun dan membiayai Pos Lapangan (Poslap) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sekitarnya.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Kapuas berpartisipasi aktif dengan membangun Poslap di wilayah operasinya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pencegahan karhutla,” kata Asisten I Setda Kapuas Romulus di Kuala Kapuas, Jumat.
Hal itu dia sampaikan setelah memimpin rapat tindak lanjut rekomendasi hasil rapat koordinasi, evaluasi penanganan karhutla tingkat provinsi.
Menurutnya, penting peran serta dunia usaha dalam mendukung upaya pengendalian karhutla. Salah satunya, dengan turut serta membangun dan membiayai poslap.
Terkait rapat, Romulus menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari hasil rakor evaluasi karhutla yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 lalu, di tingkat provinsi.
“Pada hari ini, BPBD Kapuas mengundang kita untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi rakor tersebut. Ada beberapa poin penting yang telah ditetapkan, di antaranya terkait penambahan poslap di wilayah rawan karhutla,” jelasnya.
Baca juga: Bupati Kapuas ajak OPD bersinergi wujudkan lingkungan asri dan nyaman
Selama ini, Kapuas memiliki sembilan poslap yang didanai melalui APBD Kalteng. Berdasarkan rekomendasi provinsi, pemerintah daerah diharap turut memperluas jangkauan pengendalian karhutla melalui penambahan poslap dengan dukungan anggaran kabupaten/kota.
“Dari hasil rapat, Kapuas akan menambah dua poslap baru dengan pembiayaan dari anggaran kabupaten. Jadi totalnya nanti menjadi sebelas poslap. Ini merupakan komitmen kita memperkuat pengendalian karhutla di daerah,” terangnya.
Romulus menambahkan, unsur yang dilibatkan dalam operasional poslap meliputi Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, serta masyarakat setempat yang bersinergi dalam menjaga wilayah dari potensi kebakaran.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam upaya memperkuat pengendalian karhutla pada lahan mineral sesuai kearifan lokal, pemerintah daerah juga tengah menunggu penetapan peta lahan bukan gambut, sebagai dasar bagi pemerintah desa memberi izin pembukaan lahan bagi masyarakat adat.
“Kita masih menunggu peta resmi dari provinsi. Berdasarkan data, luas lahan gambut di Kapuas sekitar 686 sekian ribu hektare. Namun, untuk titik dan batas pastinya masih menunggu SK. Pemerintah daerah sedang menyusun hal tersebut,” ujarnya.
Romulus menyebut kondisi Kabupaten Kapuas pada tahun 2025 ini cukup kondusif, dengan minimnya titik api berkat kondisi cuaca yang relatif basah.
Baca juga: Pemkab Kapuas matangkan kajian produk unggulan daerah
Baca juga: Wabup Kapuas tegaskan komitmen perangi kekerasan terhadap perempuan dan anak
Baca juga: Pemkab Kapuas dukung uji coba alat ukur moralitas ASN dari BKN
