Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jati Asmoro menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam memperbaiki tata kelola dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana hibah di lingkungan pemerintah kota.
"Kalau SDM tidak dibekali pemahaman yang memadai, pengelolaan dana yang besar seperti BLUD dan hibah tentu berisiko mengalami kesalahan administrasi," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Menurutnya, banyak persoalan teknis dalam pengelolaan anggaran terjadi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga akibat keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami aturan, mekanisme pencairan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis, khususnya untuk unit kerja yang langsung terlibat dalam proses penganggaran dan pelaporan.
Jati menjelaskan, BLUD memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dari perangkat daerah biasa, sehingga diperlukan pemahaman khusus terkait fleksibilitas anggaran, proses audit, hingga tata kelola layanan.
"Tanpa pelatihan khusus, aparatur akan kesulitan mengikuti mekanisme yang cukup kompleks di dalamnya," ucapnya.
Selain BLUD, Jati juga menyoroti tata kelola hibah yang masih sering terhambat di tahap verifikasi karena ketidaksiapan dokumen dari pihak penerima maupun aparatur yang menangani.
Ia menilai, percepatan penyaluran hibah dapat tercapai apabila SDM memahami alur kerja secara menyeluruh, mulai dari verifikasi dokumen, ketepatan sasaran, hingga penyusunan laporan penggunaan dana.
"Prosedur bisa berjalan cepat kalau petugas dan penerima hibah sama-sama paham apa yang harus dipersiapkan," ujarnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya soroti pentingnya akses mudah permodalan memperkuat UMKM
Jati juga mengusulkan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kualitas tata kelola dapat meningkat secara signifikan.
Menurutnya, peningkatan SDM tidak hanya berdampak pada kecepatan penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari penggunaan dana BLUD maupun hibah.
DPRD Kota Palangka Raya, lanjut Jati, siap mendukung penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari upaya memperbaiki integritas dan efektivitas keuangan daerah.
"Dengan SDM yang kompeten, tata kelola anggaran akan jauh lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung," demikian Jati.
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya perkuat edukasi untuk tekan risiko DBD di musim hujan
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta tingkatkan evaluasi rutin drainase perkotaan
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta prioritaskan higienitas kuliner lokal
