DPRD Kotim tekankan sinkronisasi pokir dalam Musrenbang RKPD 2027

Jumat, 27 Maret 2026 12:38 WIB

Ketua DPRD Kotim Rimbun saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Rancangan RKPD 2027, Kamis (27/3/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menekankan pentingnya penyelarasan pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki peran penting memberikan masukan terhadap Rancangan RKPD, khususnya melalui pokir yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Kamis.

Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD tahun anggaran 2027 di aula Sei Mentaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.

Turut hadir anggota legislatif lainnya dalam kegiatan tersebut, Eddy Mashamy, Akhyannoor, Langkap, Rinie Anderson, Zainuddin, Muhammad Ramadhana Rahman dan Pardamean Gultom.

Rimbun menjelaskan, Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan pembangunan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga aspirasi yang dihimpun oleh jajaran DPRD.

Aspirasi tersebut dikumpulkan melalui berbagai mekanisme resmi, seperti kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta interaksi langsung dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah setempat.

Oleh karena itu, ia berharap pokok pikiran tersebut menjadi bahan pertimbangan utama agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memiliki keberlanjutan yang jelas.

“Langkah ini bertujuan agar seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan di Bumi Habaring Hurung ini,” tuturnya.

Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kotim dan DPRD dalam proses perencanaan dinilai sebagai kunci utama. Sinkronisasi yang baik akan memastikan program kerja tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Dengan adanya sinkronisasi yang baik, diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Selain aspek keselarasan, Rimbun juga mendorong agar penyusunan RKPD 2027 tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif, transparan, serta akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pihaknya berharap seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam forum Musrenbang ini dapat diakomodir secara optimal ke dalam dokumen perencanaan agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.

DPRD Kotim juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses perencanaan ini, dengan harapan hasil Musrenbang memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Timur,” demikian Rimbun.