Pemkab Kapuas bahas integrasi jalan kabupaten dan industri

Selasa, 14 April 2026 16:14 WIB

Rapat pembahasan integrasi pengembangan jalan kabupaten dengan jalan industri serta pengelolaan aset daerah yang digunakan pihak swasta, Kuala Kapuas, Selasa (14/4/2026). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas)

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan pembahasan integrasi pengembangan jalan kabupaten dengan jalan industri, termasuk pengelolaan aset daerah yang digunakan swasta.

“Hal ini bertujuan agar pemanfaatan dan pengelolaan jalan dapat memberikan manfaat optimal bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor industri di daerah,” kata Sekda Kapuas Usis I Sangkai di sela rapat pembahasan di Kuala Kapuas, Selasa.

Agenda utama yakni membahas rencana integrasi jalan kabupaten ruas Timpah - Mantangai dengan jalan khusus industri sepanjang 50 kilometer yang dikembangkan pihak swasta.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penyamaan persepsi mengenai aspek perizinan, teknis tata ruang hingga bentuk kerja sama antara Pemkab Kapuas dengan pihak swasta.

Sekda menegaskan Pemkab Kapuas harus mengambil peran aktif dalam setiap proses pengembangan infrastruktur dan pengamanan aset daerah. Ia menjelaskan diperlukan kecermatan dalam mengkaji setiap aspek sebelum keputusan final diambil.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif. Terkait pengembangan jalan ini, kami akan melakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu secara mendalam dan nantinya akan dirapatkan kembali bersama pihak swasta untuk mematangkan teknisnya,” ujarnya.

Selain pembahasan jalan, agenda berlanjut pada koordinasi mengenai aset pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak swasta. Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola aset tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Melalui rangkaian rapat koordinasi ini, diharap tercipta sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pemkab Kapuas berkomitmen terus mengawal proses ini agar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.