Ditjenpas Kalteng harap dukungan atasi over kapasitas dan penguatan pembinaan

Selasa, 2 Juni 2026 17:06 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar (menggunakan lawung), bersama Kepala Kanwil Ditjenpas Kalteng I Putu Murdiana saat meninjau fasilitas di Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Senin (1/6/2026). (ANTARA/HO-Ditjenpas Kalteng)

Sukamara (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah (Kalteng) I Putu Murdiana mengharapkan dukungan pemerintah dan DPR RI membantu mengatasi persoalan over kapasitas, keterbatasan personel serta penguatan program pembinaan warga binaan di lapas dan rutan wilayah setempat.

“Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” katanya di Palangka Raya, Selasa.

Dia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang masih dihadapi jajaran pemasyarakatan di Kalimantan Tengah adalah tingginya jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang tersedia.

Selain itu, keterbatasan jumlah petugas juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi pengamanan, pelayanan, dan pembinaan warga binaan secara optimal.

“Over kapasitas dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, jajaran pemasyarakatan tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal,” ucapnya.

Baca juga: Anggota Komisi XIII DPR RI soroti sistem pengamanan Lapas Kelas IIA Palangka Raya

Murdiana menilai, keterbatasan anggaran juga berdampak pada sejumlah rencana pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya menjaga kualitas layanan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi.

Dia juga mengungkapkan, kemarin pihaknya menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, yang meninjau sejumlah fasilitas Lapas Palangka Raya, mulai dari klinik pratama, dapur, area pembinaan kemandirian hingga lokasi budidaya perikanan yang dikelola warga binaan.

“Kami terus berupaya membenahi fasilitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis tantangan yang ada dapat diatasi secara bertahap demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menilai sejumlah fasilitas di Lapas Kelas IIA Palangka Raya telah dikelola dengan baik, termasuk dapur yang menjadi penunjang pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan serta program pembinaan kemandirian melalui budidaya perikanan.

“Tempat budi daya perikanannya bagus, luar biasa. Kolamnya luas dan kebersihannya juga terjaga. Apalagi jika ditambahkan dengan budidaya ikan patin yang memiliki potensi baik. Nanti akan kami upayakan dukungan agar program ini semakin berkembang,” ungkapnya.

Bias menegaskan pihaknya akan mendorong berbagai kebutuhan yang menjadi tantangan pemasyarakatan agar dapat menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan maupun dukungan program ke depan.

“Kami harus melihat langsung di lapangan apa saja yang masih kurang dan apa yang sudah terpenuhi. Semua ini untuk kehidupan warga binaan karena mereka tetap memiliki hak asasi yang harus kita junjung dan penuhi bersama,” demikian Bias.