Optimalisasi Potensi Kalteng Perlu Dilakukan, Kata BI

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah menyebut optimalisasi potensi provinsi ini perlu dilakukan untuk mendukung kinerja perekonomian di tengah risiko keterbatasan fiskal maupun fluktuasi nilai tukar serta masih terbatasnya fasilitas produksi di sektor pertambangan.

Koordinasi kebijakan Pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi juga perlu diperkuat dalam menghadapi sejumlah risiko, kata Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Provinsi Kalteng Setian, melalui rilis di Palangka Raya, Kamis.

"Sejumlah risiko itu terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh pemerintah, dan risiko kenaikan harga volatile food," tambahnya.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Kalteng untuk triwulan IV tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen dibandingkan triwulan III tahun 2016. Akselerasi kerja ekonomi triwulan IV tahun 2016 dipengaruhi peningkatan ekspor dari sisi permintaan, serta perbaikan kinerja sektor pertanian dan pertambangan dari sisi penawaran.

Setian mengatakan, meski meningkat tinggi, secara kumulatif ekonomi Kalteng melambat 6,4 persen dibanding tahun 2015 yakni 7,0 persen. Melambatnya pertumbuhan Ekonomi 2016 merupakan dampak downside effect fenomena El Nino tahun 2015, sehingga kinerja sektor pertanian kurang optimal di awal tahun 2016.

"Di sisi lain, inflasi di Kalteng pada Februari 2017 tercatat 3,35 persen (yoy) atau di bawah Inflasi Nasional. Adanya penyesuaian kebijakan tarif dasar listrik dan STNK juga menjadi faktor tingginya tekanan angka inflasi," katanya.

BI Perwakilan Kalteng juga mencatat gambaran kondisi sistem keuangan hingga tahun 2016 hampir seluruh Indikator perbankan mengalami perbaikan, yakni pertumbuhan aset 13,08 persen, kredit 11,91 persen dan DPK Perbankan Kalteng 091 persen.

"Meningkatnya indikator perbankan tersebut terjadi seiring adanya pelonggaran kebijakan moneter yang ditetapkan," kata Setian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara Provinsi Kalteng Irwan Ritonga mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi Kalteng triwulan IV tahun 2016 di tengah menurunnya realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mengindikasikan adanya faktor lain sebagai pendorong lajunya ekonomi Provinsi Kalteng.

Keterbatasan Fiskal Pemerintah di dorong oleh salah satunya adalah kebijakan penundaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

"Publikasi hasil penilaian Ekonomi dan Keuangan yang tertuang dalam KEKR Provinsi Kalteng ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Daerah dan Evaluasi Program Kerja," kata Irwan.

BI Perwakilan Kalteng bersama Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Negari RI melaksanakan kegiatan Desiminasi bersama mengenai hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kalteng.