Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang disampaikan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 2025.
“Hari ini, kami mengikuti pidato kenegaraan yang disampaikan oleh MPR, DPR dan Presiden Republik Indonesia, bahwa kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan atau Asta Cita Presiden, terutama berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Jumat.
DPRD Kotim menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat paripurna yang mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju ini turut dihadiri Bupati Kotim Halikinnor, Wakil Bupati Kotim Irawati, seluruh anggota DPRD Kotim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tema ini mencerminkan semangat kebangsaan yang harus terus dijaga. Tema ini dipilih untuk menggambarkan perjalanan panjang Bangsa Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Semangat yang menjadi pondasi kuat untuk melangkah menuju masa depan.
Visi dari tema tersebut menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang disegani dunia.
Rimbun menegaskan DPRD Kotim siap bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Bumi Habaring Hurung agar bisa sejahtera dan perekonomian meningkat.
“Program-program yang berpihak kepada masyarakat pasti kami dukung, termasuk efisiensi anggaran yang akan dilanjutkan pada 2026 mendatang. Kami akan menyesuaikan program-kegiatan yang kami sepakati bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca juga: BPBD sebut hujan bantu Sampit aman dari karhutla
Ia melanjutkan, dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rancangan anggaran 2026. Orang nomor satu di Indonesia itu memastikan tahun depan pemerintah masih memberlakukan efisiensi anggaran.
DPRD Kotim pun siap menindaklanjuti rencana tersebut dengan memilah dengan betul-betul program yang akan disepakati dengan Pemkab Kotim kedepannya.
Program yang diutamakan harus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sedangkan program lainnya yang dinilai tidak begitu urgen akan ditunda sampai kondisi anggaran daerah memadai.
“Nanti program-program itu akan kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita, kalau program yang bisa ditunda maka akan kami tunda,” imbuhnya.
Selain itu, Rimbun menyebutkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan terus didorong dalam menghadapi efisiensi anggaran tersebut agar Kotim tidak terus bergantung pada suntikan dana dari pusat.
Salah satunya potensi kekayaan alam Kotim yang dinilai cukup besar, seperti pertambangan dan perkebunan yang sudah memiliki izin dan sudah operasional. Dalam hal ini perlu sinergi antara Pemkab, DPRD, masyarakat dan dunia usaha yang berinvestasi di Kotim.
DPRD Kotim akan minta kesepahaman semua pihak agar tertib membayar pajak, terlebih baik perusahaan yang dulu sering terlambat atau bahkan tidak membayar pajak.
Pihaknya tidak segan mengumumkan kepada masyarakat jika ada perusahaan yang tidak membayar pajak, sehingga dapat berdampak pada sanksi sosial yang mendorong perusahaan tersebut menjalankan kewajiban pajaknya.
“Kita harus mengejar optimalisasi PAD, terutama dari investor, sedangkan dari masyarakat kita sesuaikan situasi dan kondisinya. Jadi, walaupun ada pajak yang bersentuhan dengan masyarakat pasti kami upayakan untuk pendekatan dan sosialisasi supaya bisa sejalan dengan keinginan bersama,” demikian Rimbun.
Baca juga: Bupati Kotim: Penanganan banjir dalam kota perlu kerjasama masyarakat
Baca juga: Pembangunan PJU baru di Sampit mulai pendirian tiang
Baca juga: Gerakan Pangan Murah Polres Kotim digelar hingga Desember