Buntok, Kalteng 4/2 (ANTARA)- DPRD Barito Selatan, Kalteng mendesak agar Pemkab setempat segera membenahi administrasi keuangan, mengingat daerah itu dua berturut-turut mendapat disclaimer (opini tidak memberikan pendapat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK pada 2013, maka Pemkab Barito Selatan harus membenahi sistem administrasi keuangannya," kata Ketua DPRD Barito Selatan Hasanuddin Agani di Buntok, Senin.
"Perbaikan tersebut meliputi sistem administrasi tata kelola keuangan dan penataan aset serta peningkatan kinerja aparatur," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa perbaikan dan pembenahan tersebut merupakan langkah yang harus dilaksanakan Pemkab Barsel (Barito Selatan).
"Dalam pelaksanaannya diperlukan kerja keras dan saling koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah," ujarnya.
Apabila sudah tertata dengan baik, ia optimistis pada 2013, Pemkab Barsel akan mendapatkan opini WTP.
Pengelolaan administrasi keuangan tersebut diakuinya masih lemah sehingga Barsel mendapat disclaimer selama dua tahun berturut-turut.
Dari pengalaman tersebut, dapat dijadikan sebagai motivasi bagi eksekutif agar tahun ini tidak mendapatkan penilaian seperti itu lagi.
Dengan tertib adminitrasi, selain akan mendapat opini WTP juga bertujuan untuk mencegah keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
"Perbaikan administrasi keuangan juga bisa mencegah hal-hal yang bersifat negatif terhadap pembangunan di Barsel,"ujarnya.
(T.KR-UTG/C/I014/I014)
Barito Selatan Didesak Benahi Administrasi Keuangan
ilustrasi (istimewa)
Perbaikan administrasi keuangan juga bisa mencegah hal-hal yang bersifat negatif terhadap pembangunan di Barsel,"
