Jakarta (ANTARA News) - Tim Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan
calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Muhammad
Mahendradatta, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral karena
menghadirkan saksi ahli yang mereka tuding berpihak kepada Joko
Widodo-Jusuf Kalla.
Saat sidang pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat, kubu Prabowo-Hatta
menunjukkan sebuah foto dari saksi ahli KPU, Prof Dr Harjono, bersama
dengan Jokowi dan beberapa orang lain dalam sebuah acara.
"Itu kan saksi ahli yang diajukan KPU, katanya harus netral. Kalau
begini KPU jadi tidak netral, kalau saksi ahlinya untuk pihak terkait
tidak masalah tapi ini kan KPU. Tidak etis," kata Mahendradatta saat
jeda sidang DKPP.
Harjono yang merupakan hakim Mahkamah Konstitusi bersaksi Jumat
malam ini atas nama ahli. Saat menunjukkan foto itu, kubu Prabowo-Hatta
meragukan independensi Harjono dan keberatan jika Harjono menjadi saksi
ahli KPU sebagai penyelenggara Pilpres.
"Tapi ini kaitannya dengan pengambilan sumpah karena KPU adalah
lembaga yang independen," kata kuasa hukum Prabowo-Hatta Razman Arif.
Namun Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang memimpin sidang tidak
memasalahkannya. Menurut Jimly, saksi ahli yang dihadirkan baik itu oleh
pengadu, teradu, atau pihak terkait bisa siapa saja asal memiliki
keahlian dan terkait dengan perkara yang disidangkan.
"Bisa saja, nanti kami yang menilai. Anda kan juga menghadirkan
saksi ahli yang ternyata tim pasangan calon nomor satu," tegas Jimly.
Dalam foto yang ditunjukkan Razman, terlihat foto Jokowi memakai
kemeja putih dan Harjono memakai batik berwarna cokelat, namun dalam
foto tersebut juga terdapat orang lain.
Berita Terkait
Gubernur Kalteng salurkan Tabungan Beasiswa Berkah untuk belasan ribu mahasiswa
Kamis, 2 Mei 2024 18:02 Wib
Muhaimin sebut PKB titip delapan agenda perubahan ke Prabowo Subianto
Kamis, 2 Mei 2024 9:14 Wib
Presiden terpilih Prabowo ajak buruh berjuang bersama wujudkan Indonesia Emas
Rabu, 1 Mei 2024 18:23 Wib
Relawan Prabowo Gibran akui mulai didekati beberapa tokoh minta dukungan di Pilkada 2024
Rabu, 1 Mei 2024 18:20 Wib
Anies : Prabowo berwenang terima atau tidak agenda perubahan
Selasa, 30 April 2024 17:48 Wib
Gibran : Soal koalisi menunggu arahan Prabowo
Jumat, 26 April 2024 15:24 Wib
Video Aceh nyatakan keluar dari Indonesia setelah penetapan Prabowo presiden adalah hoaks!
Jumat, 26 April 2024 8:48 Wib
Cak Imin tegaskan ingin bekerja sama dengan Prabowo
Rabu, 24 April 2024 16:41 Wib