Legislator: Pembebasan Bersyarat Kewenangan Kemkumham

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi menilai pemberian pembebasan bersyarat merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham yang harus diberikan sesuai aturan yang ada.

"Apabila memang prosedur telah dilalui sesuai dengan aturan yang ada, hak yang bersangkutan harus diberikan," kata Abu Bakar dalam pesan Blackberry di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan karena hal itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sehingga hak yang dimiliki narapidana harus diberikan sepanjang sesuai dengan aturan.

Menurut dia, penuntasan HAM dan termasuk persoalan pembunuhan aktivis Munir, itu janji kampanye Presiden Joko Widodo.

"Saya rasa cukup tepat bila saat ini para aktivis HAM tersebut mengingatkan presiden dengan janji-janji kampanyenya," katanya.