Pengajuan surat pembentukan Badan Kehormatan tersebut telah disampaikan pada tahun 2015 namun pimpinan DPRD belum merealisasikan dan memberikan tanggapan, kata Anggota Fraksi Partai Gerindra Heriansyah di Palangka Raya, Kamis.
"Badan Kehormatan ini kan alat kelengkapan Dewan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2014. Surat yang kami sampaikan itu memang tidak mencantumkan kapan waktu pembentukannya, tapi harapannya di tahun 2016 sudah terbentuk Badan Kehormatan DPRD Kalteng," kata dia.
Berdasarkan UU No.1/2014 Badan Kehormatan memiliki tugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik peraturan tata tertib DPRD Kalteng dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kalteng.
Heriansyah mengatakan Badan Kehormatan juga bertugas untuk meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Dewan terhadap kode etik, melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD sekaligus menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi atas permasalahan yang diadukan.
"Intinya, Badan Kehormatan tersebut untuk memastikan apakah Anggota Dewan sudah bekerja dengan benar dan membuktikan kebenarannya apabila ada aduan dari pimpinan maupun masyarakat terkait dugaan melanggar kode etik DPRD Kalteng," tambahnya.
Dia menyebut alat kelengkapan DPRD Kalteng yang telah terbentuk sekarang ini antara lain, Badan Legislatif, Badan Anggaran, Badan Musyarawah, Komisi-komisi maupun fraksi. "Hanya Badan Kehormatan saja yang belum terbentuk. Semoga tahun 2016 sudah terbentuk," kata Heriansyah.
