Jakarta (Antara Kalteng) - Mantan Wakil Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap pesantren-pesantren terindikasi radikalisme.
"Menurut saya, (pengungkapan) keberadaan 19 pesantren terindikasi radikal adalah satu langkah antisipatif yang tepat. BNPT pasti tidak sembarangan ungkapkan fakta. Pasti ada data valid, termasuk soal nama, kasus, saksi dan lain-lain," kata Nasaruddin di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, justru salah apabila BNPT tidak mengungkapkan fakta itu, apalagi data-datanya valid. Kecuali tidak ada data, tentu langkah itu tidak boleh dilakukan.
"BNPT jangan takut mengungkap hal-hal seperti itu karena memang sudah menjadi domainnya dalam pencegahan terorisme, yang penting didukung data lengkap dan valid," ucap dia.
Sedangkan kepada pesantren yang merasa tidak seperti yang dituduhkan BNPT, maka dipersilakan melakukan klarifikasi, bahkan menempuh langkah hukum.
"Boleh saja yang merasa tidak lalu melakukan klarifikasi atau bahkan menggugat kemana pun. Kalau tidak benar silakan pesantren yang disebutkan menyangkal, tetapi juga dengan data-data valid," ujar Nasaruddin yang baru dikukuhkan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
Ia mengatakan era sekarang ini berbeda dengan Orde Baru. Sekarang semua pihak, terutama BNPT, Kementerian Agama, pesantren, ormas Islam, harus terbuka dan jujur, tidak seperti dulu selalu ditutupi, tapi kenyataannya justru melenceng.
"Jadi jangan coba-coba bila ada pesantren yang terkait radikalisme tetap menyangkal seolah-olah tidak. Begitu juga dengan pengurusnya tidak usah juga melindungi bila ada oknum di pesantren itu terlibat terorisme," tegasnya.
Nasaruddin mengajak semua pihak untuk untuk tidak takut dalam mendukung pemerintah dalam pencegahan terorisme. Apalagi akhir-akhir ini, ancaman dan aksi terorisme sudah sangat terbuka, baik itu melalui media massa maupun media sosial.
Upaya ini dinilainya sebagai langkah mulia demi menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera.
Pakar hukum Suhardi Sumomoeljono berpendapat senada. Menurut dia, dari aspek pencegahan, upaya pengungkapan pesantren radikal itu memang harus dilakukan.
"Ini termasuk pencegahan secara dini dan tidak mungkin hal itu diungkapkan bila tidak fakta dan data yang valid. Artinya kalau ada yang menyanggah, silakan protes tetapi dengan bukti-bukti data. Jadi data itu bisa diadu dengan data milik BNPT," imbuhnya.
Menurutnya, langkah preventif akan lebih baik daripada kecolongan. Apalagi sudah terbukti ada kiai atau ustadz yang tersangkut radikalisme terorisme.
Berita Terkait
Wakil Ketua DPRD dukung penguatan pesantren di Murung Raya
Minggu, 31 Maret 2024 4:40 Wib
AirNav Palangka Raya salurkan bantuan pendidikan bagi penghafal Al Quran
Jumat, 29 Maret 2024 10:59 Wib
Ratusan pelajar Kotim bersemangat mengikuti Pesantren Ramadhan
Rabu, 20 Maret 2024 23:14 Wib
Panji Gumilang divonis satu tahun penjara
Rabu, 20 Maret 2024 17:07 Wib
Polisi tangkap empat santri di Kediri terkit kasus teman meninggal
Selasa, 27 Februari 2024 8:07 Wib
Mahfud MD janji beri perhatian khusus pada pesantren di Indonesia
Rabu, 6 Desember 2023 8:38 Wib
Peluncuran dokumen penjaminan mutu pesantren
Selasa, 14 November 2023 18:54 Wib
Ganjar Pranowo temui sejumlah tokoh agama di Pesantren Al-Hikam Kota Malang
Jumat, 13 Oktober 2023 15:27 Wib