Waduh! Ribuan Anggota Dayak Misik Berencana Demontrasi BPN

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ribuan anggota kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah berencana melakukan demontrasi ke Badan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang untuk mempertanyakan status berkas maupun usulan program yang telah lama disampaikan.

Demontrasi ini terpaksa dilakukan karena berkas-berkas lokasi lahan lima hektare tiap kepala keluarga yang telah disampaikan ke BPN/ATR Kabupaten/Kota terkesan dibiarkan, kata Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Kalteng Siun Jarias di Palangka Raya, Jumat.

"Awalnya pihak BPN/ATR meminta waktu untuk menyampaikan usulan dan berkas-berkas tersebut ke Pemerintah Pusat. Namun, setelah ditunggu lebih dari setahun, tidak juga ada kejelasan. Ini yang ingin kita pertanyakan. Rencananya demonstrasi akan dilakukan akhir April 2017," katanya.

Mantan Sekda Pemprov Kalteng ini mengaku kelompok Tani Dayak Misik satu-satunya komunitas yang telah bertemu Presiden Joko Widodo bahkan mendukung program pembagian lahan maksimal lima hektare tiap Kepala Keluarga untuk dimanfaatkan sebagai pertanian dan tidak dapat diperjualbelikan.

Dia mengatakan, kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden, termasuk pembagian sertifikat gratis, merupakan ciri-ciri dukungan terhadap program Dayak Misik. Hanya, BPN selaku instansi terkait di Kalteng ini terkesan tidak melaksanakan kebijakan Presiden tersebut.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian apakah program Dayak Misik itu akan diakomodir atau tidak. Sedangkan berkas-berkas termasuk lokasi lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat telah dipetakan bahkan dibersihkan," kata Siun.

Dayak Misik merupakan gerakan kelompok tani yang bertujuan membela masyarakat adat Dayak yang bekerja sebagai petani ladang perpindah di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalteng

Program ini juga sebagai upaya agar bersama-sama berupaya menolong diri sendiri dalam menggapai keadilan, meraih kesejahteraan, mempertahankan harkat dan martabat.

"Dayak Misik dideklarasikan di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas pada 3 Oktober 2014. Jadi, kita akan terus berjuang agar program yang telah dibuat bisa dilaksanakan dan didukung Pemerintah," kata Siun.