Kebijakan Rektor nomor 166/UN24/KM/2017 tentang tata tertib kehidupan mahasiswa sangat jelas membatasi kreatifitas dan sikap kritis, kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpar Ali Assegaf saat melakukan aksi demontrasi di depan rektorat, Palangka Raya, Senin.
"Mahasiswa dibatasi berekspresi bahkan mengeluarkan pendapat, sementara salah seorang Wakil Rektor Unpar berkecimpung aktif di partai politik dibiarkan. Apa iya dibenarkan Wakil Rektor aktif di Parpol," tegasnya.
Sejumlah kebijakan Rektor Unpar yang berupaya membungkam tersebut, terlihat diantaranya mahasiswa dilarang berunjuk rasa, atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapatan di depan umum, di dalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke Universitas, fakultas maupun jurusan.
Kemudian melakukan kegiatan di luar kegiatan akademik, baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan jurusan, program studi, fakultas maupun universitas, serta berbagai aturan lainnya.
"Parahnya lagi setelah ditelusuri surat aturan yang rektorat keluarkan itu sama persis meniru Universitas Andalas. Hampir sedikit pun tidak berubah. Ini sama saja mereka itu melecehkan mahasiswa, mereka juga sama sekali tidak kreatif dalam membuat aturan mengapa mesti meniru," kata Ali yang juga sebagai juru bicara demonstrasi.
Melihat tindakan dan kesewenang-wenangan Rektor Unpar, ratusan mahasiswa di perguruan tinggi negeri tertua di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah dua kali melakukan aksi protes, namun tidak ada respon positif bahkan terkesan melakukan intimidasi kepada sejumlah mahasiswa.
"Ini aksi protes ketiga kali yang kami lakukan. Kali ini Rektor pun tidak mau menerima dan mendengarkan langsung protes kami. Kami menuntut Rektor agar mundur dari jabatannya. Rektor sudah tidak pantas menjadi pemimpin di UPR ini," kata Ali.
Demonstrasi yang semula berlangsung tertib dan damai ini sempat menimbulkan saling dorong antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian yang datang mengamankan. Bahkan para mahasiswa sempat melempari gedung rektorat Unpar menggunakan botol minuman karena kesal dengan sikap Rektor yang tak kunjung menerima para mahasiswa.
"Mahasiswa dibatasi berekspresi bahkan mengeluarkan pendapat, sementara salah seorang Wakil Rektor UPR berkecimpung aktif di partai politik dibiarkan. Apa iya dibenarkan Wakil Rektor aktif di Parpol," kata Ali tanpa menyebutkan nama Wakil Rektor itu.
