Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung dengan adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten se Kalimantan Tengah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pencegahan korupsi terintegrasi.
"Kami mengapresiasi adanya kebijakan yang dilakukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat terjalin kerjasama yang baik dan terintegrasi dalam sistem koordinasi guna menghasilkan Good Governance," kata Bupati Barito Utara (Barut), Nadalsyah belum lama ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut pemerintah Kabupaten Barito Utara turut mendukung dengan adanya kebijakan kerjasama antara pemerintah kabupaten se-Kalteng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan korupsi terintegrasi.
Bupati juga berharap melalui kesepakatan yang telah di tandatangani KPK dapat mengawal institusi/lembaga pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku secara transparan, akuntabel, dan jujur.
"Bukan malah sebaliknya ketika terjadi missunderstanding pihak penegak hukum justru mengambil tindakan-tindakan yang bukan bersifat pencegahan sehingga dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa sebagai Pelayan Publik (Public Service)," katanya.
Pada kesempatan itu Bupati mengimbau kepada seluruh pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mempedomani aturan dan ketentuan yang melatarbelakanginya.
"Apabila terjadi hambatan/kendala diharapkan dapat segera mengkoordinasikan dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang membimbing kita terhindar dari terjadinya Korupsi," ujarnya.
Kegiatan tersebut selain di hadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga seluruh bupati dan walikota di Kalteng termasuk Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas dan pejabat lainnya.
