Palangka Raya (Antara Kalteng) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani di provinsi Kalimantan Tengah selama Juli 2017 sebesar 98,48 persen, turun 0,71 persen dibandingkan Juni 2017 yang mencapai 97,19 persen.
Turunnya nilai tukar petani itu dipengaruhi naiknya indeks harga yang harus dibayar sebesar 0,48 persen, sedangkan diterima hanya 0,43 persen, kata Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya di Palangka Raya, Sabtu.
"Penurunan itu juga karena nilai tukar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat 1,48 persen, tanaman pangan 0,27 persen, dan hortikultura 0,14 persen. Hanya subsektor perikanan yang naik 0,27 persen dan peternakan 0,12 persen," tambahnya.
Berdasarkan hasil pantauan BPS, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini juga mengalami penurunan sebesar 0,55 persen, yakni dari 104,42 pada Juni 2017 menjadi 103,87 di Juli 2017.
Hanif mengatakan, secara garis besar nilai tukar pada NTUP cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai tukar petani pada periode waktu yang sama. Di mana selama Juli 2017 NTUP mencapai 103,87 persen, sementara nilai tukar petani hanya sebesar 96,48 persen.
"Itu mengindikasikan adanya kecenderungan daya tukar hasil produksi rumah tangga petani, termasuk peternak dan nelayan masih tergerus lebih tingginya indeks harga barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi dan produksi," beber dia.
Tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi di wilayah pedesaan Kalteng, mencerminkan adanya perubahan indeks harga kebutuhan konsumsi rumahtangga petani produsen yang secara umum terjadi dipedesaan.
Dilihat dari kelompok pengeluaran rumahtangga, terjadi inflasi sebesar 0,43 persen selama Juli 2017. Tinggat inflasi tersebut dipengaruhi meningkatnya indeks harga konsumsi rumah tangga pada semua kelompok pengeluaran.
"Laju inflasi sebesar 1,39 persen terutama juga masih dikendalikan kelompok pengeluaran perumahan, kesehatan dan sandang. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 2,22 persen dipengaruhi meningkatnya indeks harga seluruh kelompok pengeluaran," demikian Hanif.
Berita Terkait
Pemkab Kotim optimalkan persiapan pembentukan BNNK
Jumat, 3 Mei 2024 20:24 Wib
Dinkes Kotim kerahkan posko keliling bantu korban banjir
Jumat, 3 Mei 2024 20:16 Wib
Pemkab Pulang Pisau apresiasi peran guru cetak generasi berkualitas
Jumat, 3 Mei 2024 20:09 Wib
Sekretariat DPRD Barito Utara terima kunker DPRD HSU bahas BLUD
Jumat, 3 Mei 2024 20:06 Wib
Pemkot Palangka Raya tingkatkan pembinaan wujudkan UMKM 'naik kelas'
Jumat, 3 Mei 2024 19:41 Wib
Tiga ormas di Barut dukung Akhmad Gunadi sebagai bakal calon bupati
Jumat, 3 Mei 2024 19:37 Wib
Dua atlet sepeda Kapuas diberangkatkan ikuti pelatihan persiapan PON XXI
Jumat, 3 Mei 2024 19:33 Wib
Polda Kalteng tangkap 13 orang terkait penjarahan buah sawit di Kobar
Jumat, 3 Mei 2024 18:55 Wib