Nanga Bulik (Antaranews Kalteng) - Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Marukan meminta kepala desa, yang merupakan pelayan masyarakat, bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Kades harus bersikap netral saat pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 51 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, kata Marukan saat ditemui di ruang kerjanya, Nanga Bulik, Selasa.
"Jika nantinya ada kades tidak bersikap netral, mendukung salah satu pasangan calon yang maju pilkada, kami akan menindak tegas sesuai aturan. Langkah itu sebagai upaya agar pilkada berlangsung dengan lancar dan demokratis," tambahnya.
Orang nomor satu di Kabupaten berjuluk "Bumi Bahaum Bakuba" ini juga memastikan akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis serta tidak netral. Tindakan tegas itu diatur dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 terkait dengan disiplin ASN.
Dia pun mengajak masyarakat untuk memantau dan melaporkan segera apabila mengetahui ASN terlibat politik praktis. Laporan tersebut pasti akan ditindaklanjuti dan jika nantinya terbukti benar, maka ASN tersebut langsung diberikan sanksi.
"Saya ingatkan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau jangan coba-coba ikut politik praktis. Aturannya sudah sangat jelas yang harus dipatuhi dan jangan dilanggar, bagi mereka yang tidak mengindahkannya, tentu pasti ada sanksinya," kata Marukan.
Bupati Lamandau yang telah dua periode ini juga mengharapkan agar semua pihak turut terlibat aktif mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2018. Apabila ada perbedaan dukungan paslon diharapkan tidak menimbulkan gesekan yang dapat mengganggu suasana kondusif wilayah ini.
"Mari kita tunjukkan bahwa Lamandau dewasa dalam berpolitik. Sekalipun ada perbedaan dukungan tapi kebersamaan dan keamanan tetap bisa terjaga. Saya yakin Lamandau bisa mewujudkan itu," kata Marukan.
Bupati Lamandau Minta Kades Netral Saat Pilkada
Bupati Lamandau, Ir Marukan MAP. (Istimewa)
