Legislator desak Pemkab Kotim bersama Pemprov Kalteng tangani abrasi pantai

Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Dani Rakhman mendesak agar pemerintah kabupaten setempat bersama dengan pemerintah provinsi segera menangani abrasi di Pantai Ujung Pandaran.

"Apabila tidak ditangani secara cepat dikhawatirkan akan berdampak luas dan menimbulkan kerugian yang besar khususnya bagi daerah," katanya di Sampit, Jumat.

Kawasan Pantai Ujung Pandaran oleh pemerintah daerah telah dicanangkan sebagai objek wisata unggulan, bahkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk penataannya.

"Harus ada aksi nyata dan cepat untuk menanganinya, saya khawatir abrasi semakin meluas dan akan hilang objek wisata kita," tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur itu juga mendesak agar pemerintah kabupaten aktif menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah pusat.

Bahkan untuk urusan pantai ini bisa langsung disampaikan kepada pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, jika tidak dibantu melalui pemerintah pusat maka sulit bagi pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Kalteng untuk mengatasinya. Apalagi kondisi keuangan daerah yang terbatas.

"Kalau daerah ini menunggu bahas APBD Perubahan di penghujung tahun nanti, iya kalau ada anggaran yang bisa di alihkan, kalau tidak ada. Makanya untuk itu kita harus meminta penanganan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Dia juga menilai proyek miliaran rupiah yang sebelumnya telah dilaksanakan, seperti pemecah ombak dan tanggul dari geotekktile yang menelan dana miliaran dari APBN itu belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Bahkan sejak ada proyek itu abarasi pantai semakin tidak terkendali.

"Ini masalahnya apakah karena ada pengerukan pasir di sekitar objek itu atau kasus lainnya, karena abarasi ini terjadi dalam kurun beberpa tahun terakhir ini saja yang seperti ini sampai daratan untuk arena kegiatan habis terkikis," demikian Dani Rakhman.