DPRD minta RPJMD Barito Timur menjawab kebutuhan masyarakat

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, untuk tahun 2018-2023 yang sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, diminta dapat merangkum semua sektor pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur Janju Briano, usai mengikuti rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD Bartim 2018-2023 di Tamiang Layang, Kamis.

"Pertama yang harus dibenahi adalah masalah pembangunan infastruktur di perkotaan yang bisa dilihat secara faktual. Misal pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan standar jalan perkotaan, dan pembenahan infrastruktur perkotaan," kata dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyarankan, Pemkab Bartim bisa saja membangun bundaran yang besar agar menjadi ikon ketika masyarakat dari daerah lain datang ke kabupaten ini.

"Problematika pembangunan ini sangat dinantikan masyarakat. Hal disebabkan belum terbangunnya infrastruktur yang menyentuh wajah 'Kota Manuwu' di ibukota Tamiang Layang hingga 2018," kata Janju.

Legislator yang dikenal vokal menyuarakan aspirasiu masyarakat itu juga mengharapkan adanya program andalan yang akan diusung pada masa jabatan Bupati Ampera AY Mebas dan wakilnya Habib Said Abdul Saleh bisa terlaksana dengan baik dan bukan hanya slogan saja.

Dia mengatakan pembangunan dari semua sektor memang mengocek kantong APBD yang cukup besar. Untuk itu, Janju juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Bartim bisa menggali pendapatan daerah yang sebesar-besarnya untuk memenuhi pembangunan itu.

"Targetkan pendapatan yang sesuai dan SOPD teknis penggali PAD bisa menggali pendapatan dengan maksimal. Pendapatan yang besar untuk membiayai pembangunan," katanya.

Politisi 'mocong putih' itupun defisit anggaran 2018 yang cukup besar menjadi sebuah pengalaman 'pahit' yang tidak harus terulang kembali. Defisit anggaran itu menghambat pembangunan di Kabupaten Bartim secara besar-besaan.
 
Pemerintah Kabupaten Bartim juga diharapkan tidak hanya bertumpu atau mengandalkan pembangunan yang bersumber dari APBD saja. Tetapi bisa melobi dan memanfaatkan program Pemerintah Pusat bahwa Kabupaten Bartim memerlukan pembangunan yang bersumber dari APBN.

Janju optimis pembangunan lima tahun kedepan akan lebih baik lagi jika kepala daerah dan seluruh kepala SOPD bekerja keras dan sepaham membangun Kabupaten Bartim yang sehat, cerdas dan untuk menggapai Jari Janang Kalalawah.