Ini usulan DPRD Bartim terkait kolektor pungutan PBB

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah mengusulkan agar anggaran operasional pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat ditingkatkan di tahun anggaran 2019.

Wakil Ketua DPRD Bartim, Raran mengatakan, peningkatan anggaran tersebut untuk operasional atau penunjang bagi kolektor pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah "Bumi Nansarunai - Jari Janang Kalalawah".

"Peningkatan dana anggaran tersebut untuk menunjang pemerintah daerah menggenjot pendapatan daerah," kata Raran di Tamiang Layang, Rabu.

Legislator asal Partai Demokrat itu menerangkan, minimnya dana operasional untuk kolektor PBB akan menjadi kendala karena minimnya jangkauan operasional pemungutan PBB pada wajib pajak.

Pemungutan PBB perlu dilakukan jemput bola untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, warga yang berada dipelosok juga kesulitan membayar jika harus terlebih dahulu pergi ke perkotaan.

Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan biaya PBB dan membebani masyarakat selaku wajib pajak. Dampak lainnya, tidak tercapainya target pendapatan daerah dan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah. 

Menyikapi permasalahan ini diperlukan kebijakan daerah yakni dengan meningkatkan anggaran operasional kolektor atau pemungut PBB.

"Jika anggaran sudah dibesarkan maka tidak ada lagi alasan bahwa pendapatan tidak bisa ditingkatkan," katanya.

DPRD Bartim secara kelembagaan akan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah dan ikut mengawal realisasi pendapatan.

"Kalau daerah mengeluarkan dana operasional yang besar maka haruslah pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Ini yang hendaknya ditekankan pemerintah daerah agar pendapatan bisa meningkat. Kita DPRD setujui anggarannya dan akan kita awasi pelaksanaan dilapangan," demikian Raran