Ophir optimistis DBH Barut terus bertambah

Muara Teweh (Antaranews Kalteng)-Perusahaan Modal Asing Ophir Indonesia  yang merupakan kontraktor pengelola gas Bangkanai di wilayah Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Kalteng optimistis Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten setempat akan terus bertambah.
    
"DBH bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian masyarakat dengan jangka waktu yang relatif lama, kami menjamin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi tentu jangka waktu untuk eksploitasi akan bisa berlangsung lama hingga puluhan tahun," kata Eksternal dan Security Manager Ophir Indonesia Fajar Daely saat temu media di kawasan air terjun Jantur Doyan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara (Barut), Sabtu.

Menurut Fajar, DBH Ophir untuk Kabupaten Barito Utara sebagai daerah penghasil pada 2015 lalu telah mendapat dana yang dikucurkan melalui Kementerian Keuangan Rp10 miliar yang disalurkan ke pemerintah daerah berdasarkan hasil yang selama ini dikelola oleh perusahaan.

Angka tersebut terus bertambah karena keberadaan Ophir yang merupakan perusahaan yang berbasis di London, Inggris ini di wilayah Barito Utara hingga 2033 mendatang. 

"Dengan begitu, ke depan, dana bagi hasil akan lebih besar dan bisa mensejahterakan masyarakat. Namun, kami mengembalikan pengelolaan dana itu kepada pemerintah daerah," ucap Fajar didampingi Kepala Departemen Humas SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi Sebastian Julius.

Fajar menjelaskan selain DBH, pihaknya juga memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikucurkan kepada masyarakat.

Namun, kata dia, untuk CSR nilainya relatif kecil berbeda dengan DBH yang dapat  mensejahterakan masyarakat.Dana tersebut bisa digunakan bagi desa-desa yang berada di wilayah ring satu.

"Dana tersebut bisa digunakan untuk infrastruktur di wilayah ring satu  terutama empat desa yang berada di sekitar tambang gas Bangkanai," jelas dia. 

Dia mengatakan  pada 2019 nanti  telah diprogramkan jaring aspirasi di untuk wilayah ring satu atau daerah penghasil, seperti Desa Haragandang, Karendan, Luwe Hulu dan Muara Pari Kecamatan Lahei.

"Dana jaring aspirasi itu disesuaikan dengan kebutuhkan masyarakat. Seperti, dana untuk perkebunan karet, kelapa sawit dan lainnya hingga lebih efektif dan tepat guna," ujarnya.

Fajar juga menyarankan kepada pihak DPRD setempat untuk membuat peraturan daerah tentang pemanfaatan DBH sehingga peruntukannya dapat membawa kesejahteraan masyarakat.