Sampit (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta turut membantu pemerintah pusat melakukan upaya-upaya menekan angka anak putus sekolah dan eksploitasi terhadap anak yang ditengara masih banyak terjadi di negara ini.
"Pemerintah wajib melindungi anak-anak. Pemerintah wajib memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan BKKBN RI Ahmad Taufik di Sampit, Kamis.
Harapan itu disampaikan Taufik saat pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan Hari Keluarga Nasional ke-26 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di ikon Jelawat Sampit.
Taufik meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan program pendidikan, khususnya dalam menekan angkat putus sekolah. Selain itu, kasus-kasus eksplorasi anak harus menjadi perhatian serius jika ada ditemukan di provinsi ini.
Taufik menyebutkan, dari sekitar 255 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, terdapat sekitar 90 juta jiwa anak usia sekolah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 46 juta anak atau sekitar 52 persen anak yang bersekolah.
Baca juga: Ini peringatan Gubernur Kalteng jika rumah sakit menolak pasien miskin
Baca juga: Ini janji Gubernur Kalteng kepada relawan binaan Dinas Sosial
Baca juga: Meski sudah operasional, terminal baru Bandara Tjilik Riwut diharapkan tetap diresmikan oleh Jokowi
Berbagai kemungkinan dan penyebab sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Yang memprihatinkan, kata Taufik, ada sebagian keluarga yang diduga mengeksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi.
Hal itu harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Nasib anak-anak saat ini akan mempengaruhi kondisi dan nasib bangsa ini di masa akan datang karena mereka yang menjadi generasi penerus.
Pemerintah wajib memberikan beasiswa untuk pendidikan, namun anak-anak juga membutuhkan biaya lain seperti perlengkapan sekolah dan biaya hidup. Hal-hal seperti ini yang juga perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat untuk turut membantu.
"Yang benar-benar bisa memutuskan anak bersekolah atau tidak itu adalah keluarga. Keluarga wajib melindungi dan memikirkan nasib masa depan anak. Cinta kasih keluarga sangat berpengaruh terhadap anak dan masa depannya," kata Taufik.
Taufik juga mengaku sedih karena generasi sekarang banyak terpengaruh dampak negatif internet dan narkoba. Penanggulangan masalah ini memerlukan kepedulian semua pihak, khususnya orangtua dan seluruh anggota keluarga untuk saling menjaga dan mengingatkan.
Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah provinsi terus meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya program beasiswa bagi anak kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah ini.
"Terkait masalah eksploitasi anak, menurut saya tidak semua bisa dikategorikan eksploitasi anak. Terkadang semua itu terjadi karena memang keadaan ekonomi. Saya pernah merasakan hidup miskin makanya saya tahu itu," demikian Sugianto
Baca juga: Gubernur Kalteng jadi saksi di Pengadilan Palangka Raya
Baca juga: Gubernur dukung penuh Brunai Darussalam berinvestasi di Kalteng
Baca juga: Gubernur paparkan kesiapan Kalteng sebagai ibukota pemerintahan kepada Kemenko Polhukam RI.
