Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan sejumlah pembenahan, terkait berbagai kebutuhan pembangunan menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), untuk merumuskan berbagai keperluan yang dibutuhkan terkait rencana pemindahan ibu kota yang baru," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis.
Penyiapan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, namun semua keperluan itu berproses menyesuaikan perkembangan situasi seiring berjalannya waktu. Berbagai kebutuhan itu pun nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Terlebih saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Kalteng dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. Bahkan setelah Presiden Jokowi bersama tim melakukan peninjauan sekaligus penilaian di Kalteng dan Kaltim, masih ada daerah lainnya yang bakal didatangi dan ditinjau.
"Namun kami tentu akan terus bekerja dan menginventarisir berbagai keperluan di Kalteng sebagai dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat," tuturnya kepada awak media.
Baca juga: Saya ke Kalteng hanya untuk menemukan "feeling", kata Presiden Jokowi
Baca juga: Jokowi sebut lahan di Gunung Mas paling siap untuk ibu kota baru pemerintahan
Fahrizal menyebut, sejumlah hal yang bakal pihaknya benahi adalah akses transportasi yang dimiliki Kalteng, khususnya jalur udara dan laut. Saat ini Kalteng memiliki sejumlah bandara dan pelabuhan yang berada di kabupaten berbeda.
Ada sebanyak tiga bandara yang menyediakan penerbangan ke berbagai daerah ke luar Kalteng, seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara Haji Asan Sampit serta Bandara Iskandar Pangkalan Bun.
Selain itu juga terdapat tiga pelabuhan yang menyediakan pelayaran ke luar Kalteng, khususnya menuju beberapa daerah di Pulau Jawa. Seperti Pelabuhan Sampit, Kumai serta Bahaur Pulang Pisau.
"Semuanya perlu pembenahan, salah satu yang utama yakni aktivitas penumpang dan barang agar terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu," jelas Fahrizal.
Sementara itu terkait alokasi kawasan hutan ataupun lahan, tentu juga akan disesuaikan mengacu aturan yang berlaku. Sehingga jika benar dipilih sebagai ibu kota yang baru, maka pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dan berjalan lancar.
Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Tugu Soekarno sebelum ke lokasi alternatif ibu kota
