Sah, ini 12 kader PDIP jabat pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Tengah Arthon S Dohong menyatakan bahwa dirinya sudah menerima daftar nama kader yang direkomendasikan DPP menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalteng untuk periode 2019-2024.
"Dari 14 kursi pimpinan DPRD yang berhasil diraih PDIP di Kalteng, 12 diantaranya sudah ada namanya. Dua lagi, yakni Ketua DPRD Kalteng dan Kabupaten Kotawaringin Timur, masih belum," kata Arthon didampingi sekretaris DPD PDIP Kalteng Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Jumat.
Adapun kader yang ditugaskan DPP PDIP untuk menjabat Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Farid Yusran, Ketua DPRD Gunung Mas Akerman G Sahidar, Ketua DPRD Murung Raya Doni, Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto, dan DPRD Seruyan Yulie Eko.
Sementara untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Mulyadin, Wakil Ketua DPRD Lamandau Budi Rahmat, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Sastra Jaya, Wakil Ketua DPRD Kapuas Yohanes, dan Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau H Fadli.
"Kalau di DPRD Kabupaten Barito Timur dan Sukamara, PDIP memang belum berhasil meraih kursi pimpinan. Tapi jumlah perolehan suara di dua kabupaten itu mengalami peningkatan dibandingkan pemilu tahun 2014," kata Arthon.
Pria yang pernah menjadi Bupati Gunung Mas periode 2014-2019 itu menegaskan bahwa daftar kader menjabat pimpinan DPRD se-Kalteng itu, murni penugasan langsung dari DPP PDIP. Sementara peran DPD PDIP, hanya menyerahkan beberapa nama yang dianggap mampu dan layak menjabat pimpinan DPRD kepada DPP.
"Kami tidak ada menggunakan bahasa senior dan junior di PDIP. karena ada juga penugasan itu bagi kader yang baru duduk dan kader lama. Kader yang tugaskan oleh partai adalah orang yang memilili loyalitas terhadap partai," ucap Arthon.
Mengenai nama Ketua DPRD Kalteng dan Kabupaten Kotim yang sampai saat ini belum ada, dia memastikan tidak ada masalah krusial. Alasan paling mendasar belum keluarnya nama tersebut karena perlu pengkajian dan pertimbangan lebih mendalam.
"DPP PDIP pun sekarang ini kan sangat sibuk. Mulai dari membahas masalah DPR RI sampai DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Jadi, ya mohon bersabar dan berikan waktu kepada DPP untuk bekerja dan menyelesaikannya," demikian Athon.
"Dari 14 kursi pimpinan DPRD yang berhasil diraih PDIP di Kalteng, 12 diantaranya sudah ada namanya. Dua lagi, yakni Ketua DPRD Kalteng dan Kabupaten Kotawaringin Timur, masih belum," kata Arthon didampingi sekretaris DPD PDIP Kalteng Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Jumat.
Adapun kader yang ditugaskan DPP PDIP untuk menjabat Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Farid Yusran, Ketua DPRD Gunung Mas Akerman G Sahidar, Ketua DPRD Murung Raya Doni, Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto, dan DPRD Seruyan Yulie Eko.
Sementara untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Mulyadin, Wakil Ketua DPRD Lamandau Budi Rahmat, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Sastra Jaya, Wakil Ketua DPRD Kapuas Yohanes, dan Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau H Fadli.
"Kalau di DPRD Kabupaten Barito Timur dan Sukamara, PDIP memang belum berhasil meraih kursi pimpinan. Tapi jumlah perolehan suara di dua kabupaten itu mengalami peningkatan dibandingkan pemilu tahun 2014," kata Arthon.
Pria yang pernah menjadi Bupati Gunung Mas periode 2014-2019 itu menegaskan bahwa daftar kader menjabat pimpinan DPRD se-Kalteng itu, murni penugasan langsung dari DPP PDIP. Sementara peran DPD PDIP, hanya menyerahkan beberapa nama yang dianggap mampu dan layak menjabat pimpinan DPRD kepada DPP.
"Kami tidak ada menggunakan bahasa senior dan junior di PDIP. karena ada juga penugasan itu bagi kader yang baru duduk dan kader lama. Kader yang tugaskan oleh partai adalah orang yang memilili loyalitas terhadap partai," ucap Arthon.
Mengenai nama Ketua DPRD Kalteng dan Kabupaten Kotim yang sampai saat ini belum ada, dia memastikan tidak ada masalah krusial. Alasan paling mendasar belum keluarnya nama tersebut karena perlu pengkajian dan pertimbangan lebih mendalam.
"DPP PDIP pun sekarang ini kan sangat sibuk. Mulai dari membahas masalah DPR RI sampai DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Jadi, ya mohon bersabar dan berikan waktu kepada DPP untuk bekerja dan menyelesaikannya," demikian Athon.